Oleh: Kurniawan Zulkarnain*
Pada tanggal 12 April 2026 — hari Minggu malam — Mohammad Yusuf Kalla atau Pak JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia). Dia mewakili GAMKI dan sekitar 19 Organisasi Kristen serta masyarakat lainnya termasuk Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Masalah yang dilaporkan — karena Pak JK menyampaikan ceramah di Masjid Kampus UGM pada tanggal 5 Maret 2026 yang membahas strategi diplomasi perdamaian Konflik Poso dan Ambon. Pernyataan Pak JK yang menyinggung Konflik Poso dan Ambon (awal 2000-an), termasuk penggunaan istilah “mati syahid” dinilai menimbulkan polemik dan melukai perasaan Umat Kristen.
Pak JK melalui Juru bicaranya– Husain Abdullah– menyatakan video viral adalah potongan tidak utuh, bukan ajaran Teologi melainkan fakta sejarah konflik yang dapat dikonfirmasi pada tokoh perundingan damai. Hersubeno Arif dalam podcastnya menduga dengan mengutip monolognya Didi Lionrich pengedar potongan video yang viral adalah berasal dari CokroTV. Pada Era digital sekarang ini ditambah dengan teknologi Artificial Intelelegence (AI) — pidato, pernyataan untuk kepentingan yang baik (kemaslahatan) terkadang diplintir untuk kepentingan yang dangkal dan berjangka pendek dan absurd. Indonesia di era digital — yang dikenal plural menjadi wilayah empuk bagi mereka untuk mencapai tujuanya.
Kembali ke konteks ceramah Pak JK di UGM — Konflik Poso terjadi dari 1998 hingga 2001 — pemicu awal bentrokan pemuda menjadi perang terbuka. Sedangkan konflik Ambon terjadi sekitar 1999-2001 konflik fisik dan sosial. Penyebabnya bersifat struktural dan politik: di Ambon karena ada privelege Kristen dan di Poso — karena pergeseran ekonomi dan ekonomi akibat transmigrasi Muslim. Pak JK berperan kunci dalam mediasi damai termasuk merancang Deklarasi Malino 20 Desember 200 — Pak JK atas izin Presiden Megawati menyelesaikan konflik Ambon, fokus pada rekonsialiasi antar-kelompok yang bertikai.
Tanggapan Terhadap Viralnya Penggalan Video
Pak JK menolak dan membantah tudingan penistaan Agama yang disampaikan pelapor ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di UGM, serta mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan — fitnah. Pak JK menegaskan bahwa ceramahnya membahas konflik dan perdamaian di Poso dan Maluku, bukan menyerang atau menista ajaran Agama tertentu. Sikap hukum dan respon Pak JK sedang mempertimbangkan laporan balik terhadap pelapor melalui Tim hukumnya dengan alasan pelaporan tersebut mengandung fitnah dan dapat terulang — jika tidak ditindak. Pak JK menyerahkan penanganannya ke polisi seraya menekankan pentingnya saling menghormati di ruang publik.
Tanggapan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) atas potongan viralnya video 15 detik, pada intinya menekankan pentingnya klarifikasi, rekonsiliasi, dan menjaga kerukunan antar-umat beragama. MUKI mengajak agar konteks ceramah Pak JK dipahami secara utuh– bukan dipotong, mengingat isu Agama merupakan rawan dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Mengajak semua pihak menjaga stabilitas sosial dan toleransi. Organisasi seperti MUKI lebih memilih klarifikasi, rekonsialiasi, dan menahan diri dari eskalasi konflik serta tidak memperkeruh suasa. MUKI mengajak meredam ketegangan bukan memperbesar tuduhan.
Tanggapan lain, datang dari Pendeta Prof. Dr. John Chr Ruhulussin — mantan Ketua Sinode Gereja Kristen Protestan Maluku dan mantan Direktur Pasca-sarjana Universitas Kristen Maluku — beliau juga tokoh masyarakat dan Agama di Maluku yang terlibat dalam proses perdamaian konflik di Ambon, Maluku. Prof. Ruhulissin berpandangan apa yang disampaikan Pak JK di UGM adalah rekaman historis-sosiologis seorang pelaku sejarah dan sebagai seorang arsitek perdamaian di Poso dan Maluku– bukan tentang doktrin Agama Kristen. Perspektif Pak JK menurut Prof Ruhulissin adalah warning betapa bahayanya konflik bila mengatas namakan agama. Beliau mengajak untuk merawat kedamaian dan keutuhan Bangsa.
Memelihara Akal Sehat di Era Digital
Kita hidup di Era digital yang membawa transformasi besar dalam kehidupan bermasyarakat, dimana teknologi memfasiltasi konektivitas antar pelaku beragam kegiatan– namun pada yang sama menjadi peluang bagi mereka yang tidak bertanggung jawab menyebar hoaks dan dis-informasi yang dapat melemahkan pada kepercayaan lembaga negara dan mengancam kohesi sosial. Generasi muda termasuk kaum terdidik menjadi rentan terpapar isu yang dapat mendegradasi rasa nasionalisme, musyawarah, dan solidaritas. Pada titik ini, perlu ada upaya agar kita semua lebih tangguh di Era digital ini dengan memelihara akal sehat.
Memelihara akal sehat bukan sekedar soal kecerdasan tetapi tentang menjaga kejernihan berpikir, keseimbangan emosi, dan ketahanan terhadap bias serta manipulasi. Dalam konteks ini Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr — Ilmuwan dan Filosof komteporer Iran (Falsafatuna,1995) berpendapat bahwa akal bukan hanya alat logika tetapi juga alat untuk memahami realitas secara benar dan adil. Memelihara akal sehat dapat dilakukan melalui verifikasi informasi: cek sumber (media kredibel atau tidak), berfikir klausal, dan rasional– apa buktinya, dan apa hubungan logisnya. Akal sehat sering rusak karena bias konfirmasi–cuma percaya yang sesuai keyakinan dan atau bandwagon effect (ikut mayoritas tanpa berpikir).
Dalam konteks ini ceramah Pak JK di UGM — sebagai tempat persemaian kaum terdidik harus dibaca dalam konteks edukasi dan memelihara akal sehat. Pak JK sebagai Wapres RI ke 10 dan 12 — perannya dalam mendamaikan konflik Ambon dan Poso serta perdamaian di Aceh merupakan sebuah legacy dan tertanam dalam ingatan kolektif bangsa. Pak JK turun gunung, ketika bangsa ini memerlukan penanganan serius dijera kesulitan ditengah pusaran Geopolitik yang sangat mengkhawatirkan dan segera merampungkan masalah-masalah kecil yang dapat menganggu konsentrasi Pemerintah. Pak JK hadir kembali ketika Negara “memanggil”. Wallahu ‘Alam Bi Sowab.
*Penggiat dan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
Editor: Jufri Alkatiri
