Oleh: Toto Izul Fatah*
Peta Partai Politik nasional memang masih dinamis — meski PDI Perjuangan menjuarai Pileg 2024 dengan perolehan tertinggi sebanyak 110 kursi di DPR — bukan berarti posisi serupa masih akan terus diduduki partai berlogo moncong putih itu pada 2029 nanti. Jalan terjal dan berliku sepertinya akan mewarnai hari-hari PDIP. Perolehan suara sebesar 25.387.279 berdasarkan ketetapan KPU pada 2024, bisa jadi bergerak pelan tergerus partai lain — utamanya Gerindra, partai yang sedang berkuasa hari ini.
Merujuk pada hasil survei nasional terbaru elektabilitas partai yang dipublish Poltracking — misalnya, boleh jadi alarm yang memberi pesan keras untuk tidak terus menerus menghibur diri. Masa bulan madu 25 juta lebih suara dengan PDIP sudah berakhir. Saatnya partai dengan seluruh mesinnya untuk kerja keras kembali. Dari data survei tersebut — angkanya sangat mangagetkan. Posisi juara — kini sudah mulai direbut Gerindra dengan 26,1 persen, sementara, PDIP turun cukup jauh ke angka 15,4 persen. Disusul Golkar 9,0 persen, PKB 8,1 persen, PKS 5,9 persen, Demokrat 5,5 persen, dan yang lainnya dibawah 3 persen.
Data survei yang dilakukan awal Maret 2026 ini tentu menjadi kabar buruk buat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Ada “PR” besar buat partai untuk segera berbenah, melakukan evaluasi total dan merumuskan posisi politik yang jelas dan tegas. Termasuk, posisi partai yang kehilangan jenis kelaminnya, oposisi bukan, partai koalisi pemerintah juga bukan. Tetapi, sekali lagi, itu data yang terpotret dari hasil survei hari ini. Sementara, politik itu dinamis dan tidak bisa dibaca hanya dengan melihat siapa yang menang hari ini. Politik juga membaca ke mana arah angin bergerak — dan bila angka-angka itu dibaca dengan tenang, tampak bahwa PDIP memang masih besar, minimal masuk dalam tiga besar, tetapi tidak lagi menjadi yang paling besar. Bahkan, tidak sedang dalam posisi membesar.
Apalagi, kalau merujuk data Pileg sebelumnya, PDIP cukup konsisten dengan trend perolehan suara yang terus menurun. Dalam Pileg 2019, PDIP meraih 27.053.961 suara. Pada 2024, angkanya turun menjadi 25.387.279. Sebaliknya, trend yang berbeda terjadi pada Gerindra yang terus menanjak. Misalnya, dari 17.594.839 suara pada 2019 menjadi 20.071.708 pada 2024. Data yang sedang dialami PDIP dengan trend yang sebaliknya dari Gerindra, memang tidak boleh direspon adem dan santai. Ini trend yang membahayakan. Dari pengalaman saya– sebagai peneliti dalam membacara prilaku pemilih terhadap baik calon kepala daerah maupun partai politik, trend turun itu punya kecendrungan cukup berat untuk rebound.
Di Pilkada misalnya — kandidat dengan trend yang turun, biasanya akan turun terus. Kecuali ada program ekstra yang luar biasa — namun begitu, trend yang dialami PDIP ini bukan berarti partai tersebut sedang menuju ambruk, apalagi senjakala tetapi, lebih tepat disebut warning, atau peringatan keras untuk tidak boleh diremehkan.
Dalam politik electoral — partai sering kali tidak jatuh karena satu kekalahan besar, melainkan karena serangkaian tanda kecil yang diabaikan terlalu lama — karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah PDIP masih kuat? Pertanyaannya adalah, apakah PDIP masih cukup jelas di mata publik? — Karena disinilah isu utamanya — yaitu posisi PDIP yang sedang tersandera di persimpangan jalan.
Pertama, PDIP sedang dibebani oleh posisi politik yang tidak cukup tegas. Setelah Rakernas Januari 2026, PDIP menegaskan dirinya sebagai “partai penyeimbang” — posisi yang diklaim sebagai tanggung jawab ideologis untuk mengawal pemerintahan tetap berada pada rel kepentingan rakyat. Secara normatif — pilihan ini tampak moderat dan dewasa tetapi di dalam arena. demokrasi yang kian riuh dan serba cepat, moderasi yang terlalu kabur bisa berubah menjadi kelemahan.
Publik lebih mudah membaca partai yang tegas berada di dalam pemerintahan, atau tegas menjadi oposisi. Di luar itu, yang muncul adalah wilayah abu-abu: tidak sepenuhnya mendukung, tetapi juga tidak sepenuhnya melawan. Bagi pemilih, wilayah abu-abu seperti ini sulit diingat, apalagi dicintai. Masalahnya sederhana tetapi fatal — bila pemerintah berhasil, PDIP tidak bisa sepenuhnya mengklaim hasilnya, karena dia tidak secara formal berada di jantung kekuasaan tetapi bila pemerintah tersandung, PDIP juga sulit tampil sebagai penantang utama, karena dia pun tidak mau menegaskan diri sebagai oposisi. Akibatnya, PDIP berisiko kehilangan dua keuntungan sekaligus: kehilangan dividen kekuasaan, tetapi juga gagal memanen kapital kritik.
Kedua, PDIP menghadapi kelangkaan figur yang punya magnet — dan magnet sementara, masih dipegang Megawati dengan kebesaran nama Bung Karno– namun, sama seperti makanan dan minuman, magnet Megawati juga lambat laun akan kehilangan masa kadaluarsa kesukaan publik kepadanya. Andalan berikutnya, memang tinggal pada mesin partai yang harus jalan.
Politik Indonesia hari ini memang semakin personal, semakin bertumpu pada wajah, suara, dan daya pikat individu. Partai besar tanpa figur besar perlahan akan tampak seperti gedung megah tanpa lampu. Kokoh tetapi tidak lagi mengundang orang datang. Sementara itu, Gerindra menikmati keunggulan yang sulit disangkal — memiliki Prabowo sebagai pusat gravitasi politik nasional. Bahkan pada awal 2026, pemerintah mencatat hasil survei Indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 79,9 persen. Keunggulan lainnya, Gerindra juga punya bintang cadangan yang sekarang mulai berkibar, yaitu Dedi Mulyadi yang saat ini menjabar Gubernur Jawa Barat. Selama figur utama itu masih kuat, selama itu pula efek limpahan kepada Gerindra akan terus bekerja.
Sebaliknya, PDIP kini belum menunjukkan tokoh yang mampu menjadi magnet elektoral baru dengan daya pantul nasional yang setara. Masalah ini bukan semata soal nama, melainkan soal aura politik. Partai pemenang butuh lebih dari sekadar ketua umum yang berwibawa dan struktur yang rapi. Memerlukan figur yang mampu menyalakan imajinasi massa, menghubungkan idealisme partai dengan kegelisahan publik, dan menjadi simbol masa depan, bukan hanya warisan masa lalu. Disinilah, PDIP tampak terlalu bergantung pada sejarah kebesaran dan terlalu sedikit menawarkan sensasi kebaruan.
Ketiga, kritik bahwa kader PDIP sekarang tidak lagi banyak yang kritis juga tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Kecuali, ada beberapa saja seperti anggota DPR RI Dedi Sitorus, dan pengurus PDIP Guntur Romli. Tentu, kritik ini tidak mudah diukur dengan survei angka semata tetapi politik bukan hanya soal yang terukur; politik juga soal persepsi, energi, dan resonansi. Partai akan tampak hidup bila kader-kadernya hadir sebagai pembaca zaman — yaitu, berani, artikulatif, dan sanggup mengubah kegelisahan rakyat menjadi bahasa politik yang menggugah.
Bila yang muncul justru wajah-wajah yang terlalu formal, terlihat manis, terlalu berhitung, atau terlalu steril dari keberanian, maka partai itu akan terlihat rapi secara organisasi, tetapi miskin nyala di ruang publik. PDIP sebetulnya memiliki modal sejarah yang sangat kaya untuk melahirkan kader-kader yang dibutuhkan sesuai tuntutan zaman — adalah partai dengan tradisi ideologis, narasi wong cilik, dan jejak panjang perlawanan. Tetapi justru karena warisan itulah publik menuntut lebih.
Partai dengan modal besar seperti itu, PDIP seharusnya tidak cukup hanya hadir sebagai mesin pemilu. Lebih dari itu, PDIP mampu tampil sebagai rumah gagasan, rumah kritik, dan rumah bagi keberanian politik. Bila fungsi itu memudar, maka publik perlahan akan melihat PDIP bukan lagi sebagai kekuatan yang menggerakkan, melainkan sebagai kekuatan yang meninabobokan.
Hari ini, PDIP memang belum jatuh tetapi jelas sedang diuji — apakah, PDIP akan kembali ke Gen aslinya sebagai partai yang berkarakter dan berdiri paling depan melawan bersama rakyat? Atau sebaliknya menjadi “gadis cantik dan manis” yang sabar menunggu dilamar rakyat. Apakah, PDIP akan kembali ke watak aslinya sebagai partai paling garang bersuara untuk rakyat, atau sebaliknya, menjadi gadis lemah yang dipingit tak boleh keluar rumah.
Lalu, apa kira-kira yang membuat PDIP berada di posisi seperti sekarang ini? Sebagian publik memang membacanya cukup logis. Salah satunya, karena ada kondisi yang membuat PDIP tampak seperti tersandera kekuasaan yang tidak mudah dilawan — sehingga, pilihan rasionalnya, bertahan di wilayah aman dengan menjadi penyeimbang yang sopan, tetapi tetap besar, dengan konsekuensi perlahan kehilangan magnetnya.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalewa Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
