Oleh: Toto Izul Fatah*
Pergantian Menteri Lingkungan Hidup (KLH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dari Faisol Nurofiq kepada Mohammad Jumhur Hidayat yang baru dilantik Senin kemarin, layak disambut dengan harapan baru. Buat saya, ini bukan sekadar urusan rotasi, melainkan momentum untuk memperkuat kembali wajah negara dalam menjawab krisis ekologis yang makin nyata. Mulai dari banjir, longsor, kerusakan daerah aliran sungai, sampah, pencemaran, deforestasi, hingga soal meningkatnya suhu bumi.
Jumhur datang bukan dari ruang kosong– dikenal sebagai aktivis, tokoh gerakan buruh, dan figur publik yang lama bergulat dengan persoalan rakyat. Bekal aktivisme itu penting. Sebab, lingkungan hidup bukan semata urusan teknokratis, bukan hanya perkara regulasi, AMDAL atau dokumen administratif.
Lingkungan hidup adalah soal keadilan ekologis– tepatnya, soal siapa yang menanggung banjir, siapa yang kehilangan sawah karena longsor, siapa yang menghirup udara kotor, siapa yang kehilangan sumber air, dan siapa yang hidup di kampung-kampung yang makin panas akibat rusaknya tutupan hijau. Karena itu, harapan kepada Jumhur cukup besar.
Dia diharapkan mampu membawa KLH menjadi kementerian yang lebih membumi, lebih responsif, dan lebih dekat dengan denyut persoalan rakyat. Jika menteri sebelumnya telah meninggalkan sejumlah pekerjaan dan capaian tertentu, maka tugas Jumhur adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang belum maksimal, dan terutama menghadirkan lompatan baru.
KLH tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. KLH harus menjadi kementerian yang mencegah bencana sejak dari hulu.Dan salah satu agenda ekologis yang layak dijadikan perhatian khusus adalah gerakan penanaman bambu secara masif.
Selama ini, bambu sering dipandang sebagai tanaman kampung, tanaman pagar, atau bahan kerajinan tradisional. Padahal, secara ekologis, bambu adalah salah satu tanaman strategis untuk menjawab krisis lingkungan moderen. FAO mencatat bambu berperan melindungi lereng curam, tanah, dan aliran air; mencegah erosi; menyerap karbon; serta memberi berbagai manfaat ekosistem lain.
Di negeri yang hampir setiap musim hujan dihantui banjir dan longsor, bambu seharusnya tidak lagi ditempatkan sebagai tanaman pinggiran. Ia harus masuk ke jantung kebijakan ekologis nasional. Akar bambu yang rapat dan kuat dapat membantu mengikat tanah, memperkuat tebing sungai, menjaga daerah resapan, serta memperlambat laju limpasan air.
Sejumlah kajian dan praktik lapangan menunjukkan bambu memiliki peran penting dalam konservasi tanah dan air, termasuk di kawasan rawan erosi, banjir, dan tanah longsor. Dalam konteks perubahan iklim dan panas bumi, bambu juga punya nilai strategis. Bukan berarti bambu sendirian mampu menyelesaikan pemanasan global. Tetapi sebagai bagian dari solusi berbasis alam, bambu dapat memperkuat tutupan vegetasi, membantu penyerapan karbon, menurunkan tekanan ekologis, dan menciptakan mikroklimat yang lebih sejuk di kawasan-kawasan tertentu.
Kajian tentang bambu juga menunjukkan perannya dalam penyimpanan dan penyerapan karbon, konservasi tanah, serta rehabilitasi lahan. Di sinilah Jumhur Hidayat bisa meninggalkan jejak penting– dia dapat menjadikan bambu sebagai gerakan nasional yang menggabungkan tiga agenda sekaligus– yaitu, ekologi, ekonomi rakyat, dan kebudayaan lokal. Bambu bukan hanya ditanam untuk menahan longsor. Dia juga dapat menjadi bahan bangunan, furnitur, energi biomassa, produk kreatif, alat rumah tangga, hingga basis industri hijau desa. Dengan kata lain, bambu bukan sekadar tanaman konservasi, tetapi juga tanaman peradaban.
KLH di bawah Jumhur dapat mendorong program konkret: penanaman bambu di daerah aliran sungai, lereng rawan longsor, sekitar mata air, lahan kritis, kawasan bekas tambang, kampung rawan banjir, serta wilayah urban yang membutuhkan pendinginan ekologis. Gerakan ini bisa melibatkan pemerintah daerah, pesantren, sekolah, kampus, komunitas adat, kelompok tani, aktivis lingkungan, hingga serikat buruh. Di tangan Jumhur, isu lingkungan bisa keluar dari ruang seminar dan turun menjadi gerakan rakyat.
Pendekatan ini juga selaras dengan karakter Jumhur sebagai aktivis. Ia paham bahwa perubahan besar tidak cukup lahir dari meja birokrasi. Perubahan harus digerakkan dari bawah. Gerakan bambu nasional dapat menjadi contoh bahwa kebijakan lingkungan tidak harus selalu mahal, elitis, dan rumit. Kadang, negara hanya perlu menghidupkan kembali kecerdasan ekologis rakyat yang selama ini terlupakan. Namun, gerakan bambu tidak boleh dilakukan secara serampangan. KLH perlu menyusun peta ekologis, mulai dari jenis bambu apa yang cocok untuk sempadan sungai, jenis apa untuk lereng curam, jenis apa untuk kawasan kering, dan jenis apa yang cocok untuk rehabilitasi lahan kritis.
Penanaman harus berbasis ilmu, melibatkan ahli botani, ahli hidrologi, ahli tanah, dan masyarakat lokal. Bambu harus menjadi kebijakan serius, bukan sekadar seremoni tanam pohon untuk dokumentasi– karena itu, apresiasi kepada Jumhur sebaiknya disertai harapan besar: jadilah menteri yang tidak hanya mengurus lingkungan sebagai urusan administratif, tetapi sebagai urusan hidup rakyat. Jangan biarkan KLH hanya dikenal ketika ada pencemaran, sengketa limbah, atau polemik sampah. KLH harus dikenal sebagai kementerian yang menanam masa depan.
Jika Jumhur mampu menjadikan bambu sebagai salah satu ikon kebijakan ekologis nasional, maka ia bukan hanya sedang menanam pohon. Ia sedang menanam benteng alam. Ia sedang menanam harapan. Ia sedang menanam kemungkinan baru bahwa Indonesia bisa menjawab krisis lingkungan dengan cara yang lebih murah, lebih membumi, lebih kultural, dan lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, tugas Menteri Lingkungan Hidup bukan hanya menjaga hutan, sungai, udara, dan tanah.
Jumhur Hidayat — kini punya kesempatan untuk membuktikan bahwa aktivisme tidak berhenti ketika seseorang masuk kabinet. Justru di sanalah aktivisme diuji: apakah ia tetap berpihak kepada rakyat, kepada alam, dan kepada masa depan.
Bila KLH di bawah kepemimpinannya mampu menghadirkan gerakan ekologis yang konkret, termasuk gerakan bambu nasional, maka Jumhur bisa dikenang bukan hanya sebagai tokoh buruh yang menjadi menteri, tetapi sebagai menteri yang mengembalikan lingkungan hidup ke pangkuan rakyat.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
