Oleh: Toto Izul Fatah
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mungkin termasuk partai yang separo “nyawanya” ditentukan oleh NU– masuk ke dalam 7 besar partai nasional– salah satunya, karena mendapat kemewahan politik yang tidak dimiliki banyak partai lain– yaitu, PKB lahir dari rahim komunitas sosial-keagamaan yang sangat besar, tua, dan mengakar di desa-desa, bernama NU.
Meskipun, di satu sisi, justru di situlah ironi PKB– punya basis kultural yang raksasa, namun tidak pernah benar-benar berhasil mengubah kebesaran basis itu menjadi dominasi elektoral nasional. PKB kuat, tetapi tidak hegemonik. Stabil, tetapi tidak meledak. Besar, tetapi belum pernah menjadi yang paling besar.
Data Pemilu menunjukkan kenyataan itu dengan telanjang. Pada Pemilu 1999, PKB meraih sekitar 13,34 juta suara atau 12,61 persen. Pada 2004 turun menjadi 11,99 juta suara atau 10,57 persen. Pada 2009 anjlok tajam menjadi 5,15 juta suara atau 4,94 persen. Setelah itu PKB bangkit lagi: 11,30 juta suara atau 9,04 persen pada 2014, 13,57 juta suara atau 9,69 persen pada 2019, dan naik menjadi 16.115.655 suara atau 10,62 persen pada 2024. Artinya jelas: PKB memang tetap hidup, bahkan cukup sehat, tetapi selama seperempat abad Reformasi– bergerak di kisaran partai menengah-besar, bukan partai sapu jagat.
Padahal, di atas kertas, modal sosiologis PKB sangat besar. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pernah menyebut hasil survei LSI 2023 yang menunjukkan 56,9 persen penduduk Indonesia mengaku berafiliasi dengan NU. Dalam pidato lain pada 2025– bahkan menyebut angkanya naik lagi menjadi 57,2 persen– dengan jumlah penduduk Indonesia pertengahan 2025 sebesar 284,44 juta jiwa menurut BPS, maka populasi yang merasa berafiliasi dengan NU berada di kisaran lebih dari 160 juta orang. Ini angka yang luar biasa besar– tetapi, dibandingkan dengan suara PKB pada Pemilu 2024 yang sekitar 16,1 juta, terlihat bahwa PKB hanya menangkap sebagian kecil saja dari seluruh lautan sosial bernama NU itu.
Di sinilah inti masalahnya– NU adalah basis sosial yang besar, tetapi bukan blok politik tunggal. Warga NU tidak otomatis menjadi pemilih PKB. Mereka tersebar ke banyak partai, dipengaruhi kiai lokal, figur daerah, patronase, kedekatan personal, kepentingan pragmatis, bahkan daya tarik calon presiden– dengan kata lain, NU adalah kekuatan kebudayaan dan keagamaan yang sangat luas, tetapi tidak pernah bisa diperas bulat-bulat menjadi satu kotak suara– karena itu, setiap orang yang membayangkan “warga NU besar, maka PKB seharusnya mudah menang pemilu” sesungguhnya sedang menyederhanakan politik Indonesia secara berlebihan.
PKB selama ini memperoleh keuntungan besar dari identitas NU, tetapi identitas itu sekaligus menjadi pagarnya– membuat PKB punya lantai elektoral yang relatif aman. Ada basis tradisional, ada jejaring pesantren, ada afeksi historis, ada legitimasi kultural– namun, basis seperti ini yang justru kerap menjadikan PKB nyaman di ceruknya sendiri. Cukup kuat untuk bertahan, tetapi belum cukup luas untuk menaklukkan pemilih nasional yang lebih heterogen. PKB tumbuh dari akar yang dalam, tetapi justru sering kurang agresif menembus lapisan pemilih yang tidak punya ikatan emosional dengan NU.
Dalam konteks itu, pilihan PKB untuk berkoalisi dengan partai penguasa adalah strategi yang masuk akal, tetapi tidak bebas ongkos. Setelah Pilpres 2024, PKB menyatakan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara politik, langkah ini memberi banyak keuntungan. Mulai dari akses kekuasaan, posisi tawar, ruang negosiasi jabatan, pengaruh terhadap kebijakan, dan peluang menjaga ritme mesin partai lewat kedekatan dengan pemerintahan– namun jalan aman seperti itu hampir selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Salah satunya, kehilangan diferensiasi. Ketika terlalu dekat dengan penguasa, PKB berisiko kehilangan watak khasnya– bisa tampak makin pragmatis, makin transaksional, dan makin kabur bedanya dengan partai-partai lain yang sama-sama memburu akses kekuasaan.
Bagi partai yang lahir dari aspirasi moral, kultural, dan historis, ini bahaya serius. Sebab dalam politik, kedekatan dengan penguasa memang bisa memperbesar akses, tetapi belum tentu memperbesar cinta pemilih. Orang bisa tetap menganggap PKB penting, tetapi tidak lagi merasa PKB Istimewa– karena itu, pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting: apakah PKB bisa bertahan bila hanya mengandalkan NU dan tidak mengandalkan figur ketua umum sebagai magnet?
Jawabannya, mungkin bisa bertahan, tetapi sulit untuk melompat– basis NU memberi PKB daya tahan– tidak mudah hilang dari peta tetapi untuk menembus batas dan menjadi partai papan paling atas, PKB tetap membutuhkan sesuatu yang melampaui identitas organisasional. Salah satunya, magnet figur nasional yang kuat, narasi yang segar, dan agenda politik yang bisa diterima di luar kandang tradisionalnya.
Dalam politik elektoral moderen, basis sosial adalah modal awal, bukan jaminan akhir. Partai berbasis komunitas tanpa figur magnetik biasanya hanya akan menjadi partai yang stabil, bukan partai pemenang– punya pemilih setia, tetapi sulit menggaet pemilih mengambang dalam skala besar. Punya akar, tetapi belum tentu punya daya ledak– dan politik hari ini, lebih dari sebelumnya, sangat dipengaruhi figur, persepsi publik, dan kemampuan tampil melampaui identitas asal.
Problem PKB sesungguhnya bukan kekurangan basis– melainkan kegagalan mengonversi kebesaran basis itu menjadi mayoritas suara nasional. PKB selama ini terbukti sanggup hidup dari NU, tetapi belum sanggup menang besar hanya dengan NU. PKB juga bisa kuat karena NU, tetapi juga bisa rontok karena NU. Semua tergantung pada kemampuan PKB merawat hubungan satu darah dengan NU.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
