Oleh: Toto Izul Fatah*
Memang tidak enak didengar, tetapi cukup bersahabat di telinga. Ada stereotip lama yang hidup diam-diam dalam percakapan sosial kita, bahwa orang Sunda dianggap pemalas, bukan pekerja keras, lemah dalam bertarung, kurang berani mengambil risiko, dan tidak punya kemampuan dalam memimpin. Bahkan, Sunda kerap dilekatkan dengan stigma “doyan kawin”.
Tentu, semua itu bukan fakta ilmiah tentang orang Sunda– dia lebih tepat disebut sebagai mitos sosial—yaitu prasangka yang berulang-ulang diucapkan, lalu lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Meskipun, dalam beberapa kasus membuktikan adanya kebenaran yang mengarah pada mitos tersebut, sama seperti yang juga terjadi pada suku lainnya.
Pada titik inilah sosok Dedi Mulyadi menjadi menarik– dia bukan hanya tampil sebagai Gubernur Jawa Barat– juga tampil sebagai antitesis terhadap sejumlah stereotip yang selama ini ditempelkan kepada citra kesundaan. Dedi membuktikan bahwa manusia Sunda bisa kerja keras, berani mengambil keputusan, kreatif membangun komunikasi publik, mampu memimpin birokrasi besar, sekaligus dicintai rakyatnya. Paling tidak, dari data terbaru memberi dasar kuat untuk membaca fenomena itu. Survei Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari–8 Februari 2026 mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen.
Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030 bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan pada 20 Februari 2025. Artinya, dalam waktu relatif singkat– dia mampu membangun persepsi kinerja yang sangat kuat di mata publik. Mitos pertama yang dipatahkan Dedi adalah anggapan bahwa orang Sunda cenderung santai dan kurang berorientasi kerja keras. Dedi justru dikenal sebagai figur yang bergerak hampir tanpa jeda. Dia turun ke lapangan, meninjau jalan, sungai, sekolah, kawasan kumuh, tambang ilegal, sampai persoalan sosial masyarakat kecil.
Model kepemimpinannya bukan model gubernur yang hanya hidup di balik meja birokrasi– dia lebih sering hadir sebagai pemimpin lapangan. Di sana, Dedi membangun bahasa politik yang sederhana, bahwa masalah itu harus dilihat, didengar, disentuh, lalu diselesaikan. Dalam survei Indikator, sejumlah program yang dikaitkan dengan kinerjanya mendapat perhatian public– pembentukan Satgas Anti-Premanisme, program sosial Jabar Nyaah Ka Indung– pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan penerangan jalan, pembangunan sekolah baru, rehabilitasi lahan perkebunan dan hutan, asuransi ketenagakerjaan untuk masyarakat bawah, pemasangan listrik gratis, beasiswa warga miskin, normalisasi sungai, serta penutupan tambang ilegal.
Mitos kedua adalah anggapan bahwa orang Sunda kurang wawasan atau kurang punya perspektif besar. Dedi justru menunjukkan sebaliknya. Ia membangun gaya kepemimpinan yang bertumpu pada perpaduan antara administrasi modern, kearifan lokal, ekologi, disiplin sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Dedi tidak hanya bicara jalan rusak sebagai urusan infrastruktur– dia mengaitkannya dengan martabat warga, konektivitas ekonomi, dan keadilan pelayanan publik. Dia tidak hanya bicara sungai sebagai saluran air. Dia membacanya sebagai ruang ekologis yang harus diselamatkan dari kesemrawutan– dia tidak hanya bicara ibu, lansia, atau warga miskin sebagai objek bantuan. Dia mengangkatnya sebagai panggilan moral– negara harus hadir dengan rasa.
Mitos ketiga adalah anggapan bahwa orang Sunda kurang kreatif– Dedi justru menjadi salah satu kepala daerah paling kreatif dalam mengelola komunikasi publik. Ia memahami bahwa zaman telah berubah. Politik tidak lagi hanya berlangsung di kantor partai, ruang rapat, atau baliho jalan raya. Politik hari ini juga berlangsung di layar ponsel. Dedi menggunakan media sosial bukan sekadar untuk pencitraan, tetapi sebagai panggung interaksi, kanal pengaduan, ruang edukasi, sekaligus etalase kerja. Sehingga, rakyat melihat langsung bagaimana pemimpinnya hadir, menegur, membela, menyelesaikan masalah.
Mitos lain yang kerap dilekatkan kepada citra lelaki Sunda adalah stigma “doyan kawin”. Ini tentu stereotip yang kasar dan tidak adil. Namun, dalam konteks Dedi Mulyadi, narasi personalnya justru menunjukkan sisi sebaliknya. Dedi dikenal sebagai figur yang kuat secara emosional, memiliki keteguhan personal, dan tidak menjadikan kehidupan pribadinya sebagai panggung sensasi murahan.
Dalam politik Indonesia yang sering dipenuhi gosip, intrik, dan pencitraan personal, karakter semacam ini memberi pembeda. Dedi menampilkan maskulinitas politik yang tidak bertumpu pada dominasi, tetapi pada ketegasan, tanggung jawab, dan keberanian memikul risiko.
Terakhir, mitos terbesar yang dipatahkan Dedi adalah anggapan bahwa orang Sunda sulit menjadi pemimpin besar. Dedi membuktikan bahwa kepemimpinan Sunda tidak harus inferior di hadapan gaya kepemimpinan Jawa, Sumatera, Sulawesi, atau daerah lain. Dedi membawa gaya kepemimpinan yang tidak kering. Ada unsur budaya, spiritualitas, humor, ketegasan, empati, dan keberanian– dia tidak malu menjadi Sunda– justru menjadikan kesundaan sebagai sumber identitas politik: silih asah, silih asih, silih asuh; nyaah ka indung; hormat kepada alam; dan keberpihakan kepada wong cilik.
Saya harus jujur mengatakan, bahwa Dedi Mulyadi bukan hanya sedang memimpin Jawa Barat. Dia sedang merawat harga diri kultural masyarakat Sunda—dia sedang menunjukkan bahwa dari tanah Pasundan bisa lahir pemimpin yang bekerja keras, berpikir luas, berani bertarung, kreatif berkomunikasi dengan baik, dan dicintai rakyatnya.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
