Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA (Foto: Toto Izul Fatah)
Oleh: Toto Izul Fatah*
Tidak terasa, usia kemerdekaan Republik Indonesia kini sudah memasuki 81 tahun.– usia yang pasti tak muda lagi–namun, dalam perjalananannya, usia kemerdekaan itu belum berbanding lurus dengan kematangan usia kemerdekaannya. Masih banyak “PR” besar yang belum selesai. Masih setumpuk persoalan bangsa yang belum teratasi. Dan masih sederet program besar yang belum berjalan ideal. Menjadi bangsa Indonesia memang membutuhkan stamina batin yang panjang. Bukan hanya stamina untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi juga stamina untuk menyaksikan berbagai ironi yang datang hampir tanpa jeda.
Setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi. Angkanya, bukan lagi jutaan atau sekadar miliaran rupiah, melainkan puluhan hingga ratusan triliun. Sekadar contoh, kasus tata niaga timah yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp300 triliun. Kejaksaan menyebut perkara tersebut melibatkan puluhan orang dan sejumlah korporasi.
Angka sebesar itu rasanya sulit dibayangkan oleh rakyat biasa. Seorang buruh mungkin harus bekerja seumur hidup hanya untuk memiliki rumah sederhana. Seorang petani harus menunggu berbulan-bulan untuk menikmati hasil panen. Seorang pedagang kecil harus berjualan dari pagi sampai malam demi memperoleh keuntungan seratus atau dua ratus ribu rupiah–namun, di dunia korupsi, uang triliunan rupiah seolah hanya angka di atas kertas– dan yang membuat hati semakin letih, korupsi kini seperti tidak lagi dilakukan dengan rasa takut atau malu.
Praktik kotor itu, belakangan, berlangsung semakin masif dan vulgar. Termasuk, pamer kekayaan para pejabat yang sangat percaya diri dengan kekayaan yang diperolehnya. Seolah-olah kekayaan bukan lagi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, melainkan sesuatu yang harus dipertontonkan. Belum selesai dengan korupsi, rakyat juga harus menyaksikan wajah hukum yang kadang terasa berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Terhadap rakyat kecil, hukum dapat bergerak cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Namun, ketika berhadapan dengan orang yang memiliki uang, kekuasaan, jabatan, proses hukum terkadang menjadi panjang dan berbelit.
Di sinilah lahir sindiran lama bahwa hukum masih sering terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sindiran itu tentu tidak berarti seluruh polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum buruk. Masih sangat banyak juga aparat yang bekerja jujur dan mempertaruhkan keselamatannya demi keadilan. Rakyat juga menyaksikan program besar pemerintah yang mempunyai niat baik, tetapi kemudian menghadapi persoalan tata kelola yang buruk
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, membawa misi mulia untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Namun, niat mulia itu tidak otomatis melahirkan hasil yang mulia. Ada tata kelola buruk yang memberi ruang praktik korupsi besar. Meski terjadi fakta buruk seperti itu, kita tentu tidak boleh memusuhi program pemerintah. Namun, kita juga tidak boleh menganggap setiap kritik sebagai bentuk kebencian. Justru kritik diperlukan agar program baik tidak dibajak oleh orang jahat.
Pada bagian lain, ada juga kasus para kepala daerah yang mulai berteriak dengan keuangan daerahnya hingga banyak yang tak lagi mampu membayar pegawainya. Daerah diminta memberikan pelayanan terbaik, tetapi sebagian besar anggarannya habis untuk belanja rutin. Daerah diminta melakukan efisiensi, tetapi pada saat yang sama harus menanggung tambahan pegawai, program nasional, dan lain-lain. Menghadapi semua kenyataan pahit itu, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Jangan lelah menjadi bangsa Indonesia. Jangan buru-buru menyesali kelahiran kita di negeri ini. Jangan mudah mengatakan tidak ada lagi harapan.
Dan jangan pula merasa bangsa lain selalu lebih baik, lebih bersih, lebih adil, dan lebih sempurna.
Bangsa Indonesia dibentuk oleh perjalanan pahit dan penderitaan yang panjang. Berabad-abad negeri ini mengalami penjajahan, perampasan sumber daya alam, kerja paksa, diskriminasi, kemiskinan, dan perpecahan. Namun, bangsa ini tidak hilang.
Nenek moyang kita tidak menyerah meskipun senjatanya kalah modern. Para pejuang tidak berhenti hanya karena penjara, intimidasi, atau ancaman. Mereka tetap percaya bahwa suatu hari bangsa ini dapat berdiri di atas kakinya sendiri– karena itu, penderitaan seharusnya tidak membuat kita kehilangan harapan. Kesulitan justru harus makin mengaktifkan kembali daya tahan sejarah kita untuk tetap optimis.
Meskipun, optimisme itu bukan berarti diam melihat korupsi. Husnuzan bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan. Kesabaran bukan berarti menerima ketidakadilan. Cinta tanah air bukan berarti selalu membenarkan pemerintah.
Cinta kepada Indonesia justru harus diwujudkan dengan keberanian mengkritik apa yang salah. ita harus tetap marah terhadap korupsi, tetapi jangan kehilangan akal sehat. Apapun kondisi pahit yang sedang dialami bangsa Indonesia tak boleh menjadi alasan kehilangan optimisme. Allah SWT mengingatkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. “Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.” QS. Az-Zumar: 53
Mungkin Tuhan sedang memperlihatkan semua kebobrokan bangsa ini agar kita sadar dan tidak lagi menutup mata. Kita harus tetap optimis karena masih ada guru yang mengajar dengan tulus di daerah terpencil. Masih ada petani yang menanam meskipun pupuk mahal. Masih ada nelayan yang melaut menghadapi gelombang.
Masih ada dokter, perawat, polisi, jaksa, hakim, tentara, birokrat, aktivis, ulama, pendeta, tokoh agama, dan relawan yang bekerja dengan jujur–karena itu, jangan lelah menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negeri ini terlalu mahal untuk diserahkan kepada koruptor, terlalu indah untuk dirusak oleh keserakahan, dan terlalu suci perjuangan para pendiri negeri ini untuk ditinggalkan. Siapa tahu, berbagai kepahitan hari ini bukan tanda bahwa Indonesia akan berakhir, melainkan cara Tuhan memaksa bangsa ini membersihkan diri, memperbaiki arah, dan menemukan kembali jiwanya.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Editor: Jufri Alkatiri
