Oleh: Benz Jono Hartono*
Bayangkan Soe Hok Gie masih hidup
Bayangkan– seorang Gie yang dahulu gelisah melihat penyalahgunaan kekuasaan, kini duduk di kedai kopi pada tahun 2026, membuka HP Androidnya, membaca berita tentang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia membaca tentang Pembangunan — membaca tentang investasi. Dia membaca tentang proyek-proyek besar. Dia membaca tentang pengusaha besar yang semakin dekat dengan pusat kekuasaan. Lalu dia menutup HP Androidnya. Kemudian bertanya, Negara ini sebenarnya sedang dibangun untuk siapa?Pertanyaan Sederhana –tetapi sangat berbahaya bagi kekuasaan yang tidak suka diperiksa.
Jika kita membayangkan Gie masih hidup berdasarkan karakter dan tulisan-tulisannya, sulit membayangkan ia menjadi intelektual yang pekerjaannya hanya memuji pemerintah. Gie mungkin akan mendukung Prabowo dalam hal-hal yang menurutnya benar–tetapi dukungan itu bukan berarti memberikan cek kosong. Presiden boleh mempunyai kekuasaan– tetapi rakyat mempunyai hak untuk bertanya.
Presiden boleh mengambil Keputusan– tetapi keputusan itu harus dapat diuji oleh kepentingan rakyat. Pemerintah boleh mengundang investor–tetapi negara tidak boleh berubah menjadi pelayan bagi pemilik modal. Inilah garis merah yang mungkin akan diperjuangkan Gie.
Indonesia membutuhkan investasi. Indonesia membutuhkan industri. Indonesia membutuhkan pengusaha. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi–tetapi ada perbedaan besar antara negara yang memanfaatkan kapital dan negara yang ditaklukkan oleh kapital. Investasi seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatkan teknologi, meningkatkan produktivitas, membuka kesempatan bagi rakyat. Meningkatkan kesejahteraan– bukan sekadar membuat segelintir orang semakin kaya sementara rakyat hanya menjadi penonton pembangunan. Jika Gie masih hidup, mungkin dia akan bertanya, berapa keuntungan rakyat dari setiap kebijakan ekonomi?
Bukan hanya– berapa triliun nilai investasinya? Sebab angka investasi yang fantastis tidak otomatis berarti rakyat menjadi sejahtera. Oligarki, ketika kekuasaan politik dan kekuatan uang terlalu dekat* Oligarki bukan sekadar soal siapa orangnya. Oligarki adalah persoalan mengenai konsentrasi kekuasaan dan sumber daya. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, kemudian kekayaan tersebut mempunyai akses yang sangat besar terhadap kekuasaan politik, demokrasi harus berhati-hati. Sebab demokrasi dapat berubah menjadi sekadar prosedur.
Rakyat memilih–tetapi setelah pemilu selesai, kebijakan publik bisa saja lebih banyak ditentukan oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan– di sinilah Gie mungkin akan kembali bertanya: kalau rakyat hanya diperlukan ketika pemilu, lalu setelah itu siapa yang sebenarnya memerintah? Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berdebat: “Kamu pro-Prabowo atau anti-Prabowo?”
Prabowo tidak perlu ditakuti, tetapi kekuasaan harus diawasi
Seorang Presiden tidak seharusnya diposisikan sebagai manusia yang tidak boleh dikritik. Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia– karena itu dia harus dihormati sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan–tetetapi penghormatan kepada Presiden tidak boleh berubah menjadi ketakutan kepada kekuasaan. Justru karena Prabowo mempunyai kekuasaan besar, ia membutuhkan masyarakat yang kritis. Pers yang kritis. Mahasiswa yang kritis. Akademisi yang kritis. Ulama yang kritis. Organisasi masyarakat yang kritis, dan rakyat yang berani mengatakan, Pak Presiden, kalau kebijakan ini benar, kami dukung. Kalau salah, kami kritik. Itulah demokrasi yang sehat.
Kompromi dalam politik tidak selalu buruk– negara membutuhkan kompromi. Pemerintahan membutuhkan negosiasi. Kebijakan ekonomi membutuhkan keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha dan masyarakat– tetapi ada kompromi yang sehat– ada pula kompromi yang berbahaya. Kompromi menjadi berbahaya ketika kepentingan rakyat kecil selalu menjadi pihak yang dikorbankan– jika keuntungan kelompok kuat menjadi prioritas, sementara rakyat harus menerima kenaikan biaya hidup, kehilangan ruang ekonomi, kesulitan memperoleh pekerjaan atau semakin sulit mengakses sumber daya, maka pertanyaan moral harus diajukan. Sampai di mana pemerintah boleh berkompromi? Siapa yang membayar harga dari kompromi tersebut? Barangkali Gie akan berdiri di sana. Tidak membawa senjata. Tidak membawa kekuasaan. Hanya membawa pena. Tetapi pena yang jujur terkadang lebih menakutkan daripada senjata.
Jangan Ganti Oligarki Lama dengan Oligarki Baru
Indonesia tidak membutuhkan pergantian pemain oligarki– Indonesia membutuhkan perubahan sistem yang membuat kekuasaan ekonomi tidak mudah membeli pengaruh politik. Kalau pemerintah berganti tetapi pola hubungan antara penguasa dan pemilik modal tidak berubah, rakyat hanya menyaksikan pergantian wajah. Presiden berubah, Menteri berubah, Partai berubah– tetapi rakyat tetap menjadi penonton– itulah yang harus dicegah– karena demokrasi bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di Istana. Demokrasi adalah memastikan kekuasaan negara bekerja untuk kepentingan publik.
Saya membayangkan Gie tidak akan menjadi pengkritik yang hanya berteriak dari kejauhan– dia akan membaca—dia akan meneliti, mencari data, dan akan menemui rakyat. Selain itu, dia akan mendatangi kampung-kampung–dia akan berbicara dengan buruh dengan petani, dengan mahasiswa, pedagang kecil, wartawan, dann akademisi. Kemudian dia akan membandingkan apa yang dikatakan pemerintah dengan apa yang dirasakan rakyat–karena kritik yang paling kuat bukanlah kritik yang paling keras. Kritik yang paling kuat adalah kritik yang mempunyai dasar kebenaran.
Inilah posisi yang seharusnya kita bangun– jangan terjebak dalam politik Pro-Prabowo versus Anti-Prabowo. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, Pro-rakyat atau pro-kepentingan kelompok tertentu? Kalau Prabowo memperjuangkan rakyat, dukung. Kalau Prabowo memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, dukung. Kalau Prabowo melawan korupsi, dukung. Kalau Prabowo memperkuat industri nasional, dukung. Kalau Prabowo meningkatkan kesejahteraan rakyat, dukung–tetapi jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, kritik. Bahkan apabila kritik tersebut membuat pendukung pemerintah marah–karena kesetiaan kepada negara tidak sama dengan kesetiaan kepada penguasa.
Jika gie masih hidup, ia mungkin akan menulis satu kalimat– mungkin dia akan menulis: “Saya tidak ingin menjadi musuh Presiden. Saya hanya tidak ingin menjadi budak Presiden. Kalimat itu Sederhana–tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Presiden adalah pejabat negara. Bukan pemilik negara. Menteri adalah pejabat publik. Bukan pemilik rakyat. Pengusaha adalah bagian penting dari ekonomi. Tetapi bukan pemilik republic– dan rakyat bukan objek pembangunan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan.
Jika Soe Hok Gie masih hidup, mungkin dia tidak akan berdiri di depan Istana untuk meminta Prabowo turun– mungkin dia justru akan berdiri di depan Istana sambil membawa sebuah pertanyaan: “Pak Presiden, kepada siapa sesungguhnya negara ini berpihak?” Jika jawabannya adalah rakyat, maka Gie mungkin akan tersenyum–tetetapi jika jawabannya adalah kepentingan modal, kelompok kuat, atau segelintir elite, maka pena Gie mungkin kembali bergerak.
Sebab negara tidak boleh menjadi perusahaan milik segelintir orang. Demokrasi tidak boleh menjadi pasar tempat kekuasaan diperjualbelikan—dan Presiden tidak boleh menjadi sekadar wajah baru dari sistem lama. Prabowo boleh kuat, Pemerintah boleh tegas, ekonomi boleh tumbuh, dan investasi boleh masuk– tetapi satu hal tidak boleh hilang,
Apabila suatu hari rakyat harus memilih antara membela seorang Presiden atau membela kebenaran– maka seorang intelektual sejati seharusnya sudah tahu ke mana ia harus berdiri– bukan di belakang kekuasaan. Bukan di depan kekuasaan–tetapi di samping rakyat—mengawasi kekuasaan dengan akal sehat, keberanian, dan nurani.
*Praktisi Media Massa, Waketum SMSI Pusat, dan Wadir CAJ PWI Pusat
Editor: Jufri Alkatiri
