Oleh: Jufri Alkatiri
Jurnalis Senior dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar (Foto: Antara)
Ada satu pertanyaan yang kini beredar dari salah satu warung Kopi Atjeh di Kota Depok Jawa Barat hingga ruang rapat di ibu kota negara Jakarta– dalam gonjang-ganjing politik para jenderal polisi belakangan ini– siapa sebenarnya yang dikorbankan? Pertanyaan ini muncul seiring dengan menguatnya dugaan di ruang publik tentang praktik penyadapan ilegal tanpa prosedur, atau illegal tapping– yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, jurnalis media, ormas, pengusaha, dan LSM.
Penulis kembali menegaskan dengan jernih– ini masih berstatus dugaan. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa korbannya secara hukum. Prinsip praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak, termasuk para jenderal polisi yang namanya disebut-sebut dalam pusaran isu ini– namun sebagai dugaan yang menyangkut institusi sebesar Kepolisian– tidak bisa dibaca sebagai sekadar gossip– harus dibaca sebagai satu gejala dari politik kekuasaan di level tertinggi.
Guna membedah siapa yang dikorbankan dalam permainan ini—dua filsuf yang saling bertolak belakang dalam mencerna dugaan kasus penyadapan secara rasional, kritis, dan radikal — Niccolo Machiavelli dari Florence, Italia dan Immanuel Kant dari Koenigsberg. Machiavelli mengungkapkan bagaimana permainan ini bekerja—sementata Kant menjelaskan mengapa permainan ini secara moral salah.
Niccolo Machiavelli– dalam bukunya yang legendaris Il Principe atau Sang Pangeran (1513), mengajukan satu tesis yang hingga hari ini membuat para moralis merinding– Politik tidak tunduk pada moral agama. Politik memiliki logikanya sendiri– logika untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Bagi Machiavelli– seorang penguasa yang baik bukanlah penguasa yang selalu jujur dan baik hati. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memiliki virtĂą, yaitu kemampuan untuk membaca fortuna, nasib dan keadaan, dan bertindak sesuai dengan kebutuhan zaman. Kadang dia harus menjadi singa yang menakutkan, kadang dia harus menjadi rubah yang licik.
Dalam kacamata Machiavelli–gonjang-ganjing para jenderal polisi ini — adalah sesuatu yang sangat wajar dalam politik kekuasaan. Institusi kepolisian bukanlah institusi yang steril dari politik—Lembaga tersebut adalah institusi yang memiliki senjata, memiliki anggaran, memiliki intelijen, dan memiliki jaringan hingga ke desa-desa. Siapa pun yang menguasai institusi ini, dia menguasai sebagian besar peta kekuasaan di Indonesia.
Maka ketika ada dugaan penyadapan illegal– Machiavelli tidak akan terkejut—justri dia mengatakan, — tentu saja. Penyadapan adalah alat yang paling Machiavellian– murah, diam-diam, memberikan informasi yang tidak bisa didapatkan dari rapat resmi. Dalam politik– informasi adalah kekuasaan. Siapa yang tahu apa yang dibicarakan Presiden dengan menterinya, siapa yang tahu apa yang dibicarakan jurnalis dengan narasumbernya, siapa yang tahu apa yang direncanakan aktivis– dialah yang bisa mengantisipasi dan mengalahkan lawannya sebelum lawan itu bergerak.
Machiavelli juga akan melihat pola yang sangat klasik– siapa yang dikorbankan? Dalam Sang Pangeran– Machiavelli memberikan nasihat yang kejam: Jika seorang pangeran ingin membersihkan namanya dari tindakan kejam yang pernah dia lakukan, dia harus menunjuk seorang bawahan untuk melakukan tindakan kejam itu– lalu kemudian dia menghukum bawahan itu di depan publik agar rakyat mengira pangeran itu bersih. Apakah pola ini sedang terjadi dalam gonjang-ganjing para jenderal polisi ini? Kita tidak boleh menuduh– tetapi kita boleh bertanya secara filosofis– dalam setiap skandal besar, selalu ada pola di mana elit tertinggi berusaha menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan elit menengah atau bawahan– yang dikorbankan biasanya adalah mereka yang paling tahu banyak, tetapi paling tidak memiliki perlindungan politik. Mereka adalah pion di papan catur.
Machiavelli akan berkata– inilah hukum besi kekuasaan– ketika satu skandal penyadapan terbongkar, yang pertama kali akan dicari adalah kambing hitam. Bukan karena kambing hitam itu yang paling bersalah, tetapi karena kambing hitam itu yang paling mudah untuk dikorbankan agar struktur kekuasaan yang lebih besar tetap selamat.
Bagi Machiavelli– pertanyaan “siapa yang dikorbankan” bukanlah pertanyaan moral—dia adalah pertanyaan strategis– Siapa yang posisinya paling lemah dalam pertarungan elit saat ini? Siapa yang arsipnya paling sedikit? Siapa yang backing politiknya paling tipis? Dialah yang akan menjadi korban. Machiavelli juga akan melihat dugaan penyadapan terhadap HP Presiden Prabowo — sebagai satu kesalahan strategis yang fatal jika memang benar terjadi. Sebab dalam teori Machiavelli– seorang pangeran tidak boleh menyadap pangeran yang lebih tinggi darinya tanpa perhitungan yang matang. Jika ketahuan, maka dia bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi kehilangan virtĂą-nya– dia akan dianggap sebagai penguasa yang tidak cakap karena tidak bisa menyembunyikan tindakannya.
Di sisi lain Machiavelli akan membaca gonjang-ganjing ini — bukan sebagai persoalan benar atau salah– tetapi sebagai persoalan cakap atau tidak cakap. Apakah para jenderal yang diduga terlibat ini cakap dalam memainkan permainan kekuasaan? Atau mereka justru terjebak dalam fortuna yang tidak bisa mereka kendalikan? Kalau Machiavelli berhenti pada pertanyaan “bagaimana cara menang?”, Immanuel Kant — mengajukan tesis yang lebih kritis dan tajam — “Apakah cara menangmu itu bermoral?”
Dalam bukunya Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785)– Kant merumuskan Imperatif Kategoris yang menjadi batu fondasi etika politik moderen. Rumus keduanya yang paling terkenal– bertindaklah sedemikian rupa sehingga kamu memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain– selalu sekaligus sebagai tujuan, dan jangan pernah hanya sebagai alat belaka. Inilah pisau bedah Kant — untuk membedah pertanyaan: Siapa yang dikorbankan?
Bagi Kant– seorang jenderal polisi, seorang Presiden, seorang jurnalis, seorang aktivis, semuanya adalah manusia yang memiliki martabat. Martabat itu tidak bisa ditukar dengan jabatan, tidak bisa ditukar dengan stabilitas politik, tidak bisa ditukar dengan alasan keamanan nasional. Jika ada dugaan penyadapan illegal– maka tindakan itu sudah melanggar Imperatif Kategoris. Sebab penyadapan tanpa prosedur mengubah manusia dari tujuan menjadi alat.
Presiden yang disadap diperlakukan sebagai sumber data, bukan sebagai kepala negara yang bermartabat. Jurnalis yang disadap diperlakukan sebagai alat untuk membocorkan narasumber, bukan sebagai pilar demokrasi. Aktivis yang disadap diperlakukan sebagai objek pengawasan, bukan sebagai warga negara yang merdeka– tetapi pelanggaran Kantian yang kedua– yang jauh lebih kejam, adalah ketika ada jenderal yang dikorbankan sebagai kambing hitam.
Jika benar ada praktik penyadapan ilegal yang dilakukan secara sistematis oleh satu institusi, lalu ketika terbongkar, institusi itu hanya menghukum satu atau dua orang jenderal sebagai kambing hitam– sementara sistem yang memungkinkan penyadapan itu tetap dibiarkan hidup, maka itu juga adalah pelanggaran Imperatif Kategoris.
Mengapa? Karena jenderal yang dikorbankan itu juga diperlakukan sebagai alat– diperlakukan sebagai alat untuk menyelamatkan nama baik institusi—dia diperlakukan sebagai tumbal agar elit yang lebih tinggi bisa berkata: “Kasus sudah selesai, pelakunya sudah dihukum.” Padahal akar persoalannya tidak pernah diselesaikan. Kant akan berkata: Tidak ada manusia yang boleh dijadikan kambing hitam. Tidak ada manusia yang boleh dijadikan tumbal politik. Setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan.
Jika seorang jenderal bersalah– dia harus dihukum melalui proses hukum yang adil dan transparan– bukan melalui pengorbanan politik di depan publik. Jika seorang jenderal tidak bersalah, dia tidak boleh dikorbankan hanya karena dia paling mudah untuk dikorbankan. Kant juga memiliki rumus pertama Imperatif Kategoris– Bertindaklah hanya menurut maksim (ajaran atau kebenaran umum tentang sifat-sifat manusia) yang dapat dikehendaki pada saat yang sama menjadi hukum universal.
Mari kita uji maksim Machiavellian ini: “Boleh mengorbankan bawahan untuk menyelamatkan atasan jika itu demi stabilitas institusi. “Bisakah maksim ini dijadikan hukum universal? Bisakah kita menghendaki satu dunia di mana setiap atasan boleh mengorbankan bawahannya setiap kali ada skandal? Jawabannya: Tidak.
Dunia itu akan runtuh– jika setiap atasan boleh mengorbankan bawahannya, maka tidak ada lagi kepercayaan dalam institusi. Tidak ada bawahan yang mau menjalankan perintah atasan karena dia tahu akan dikorbankan jika terjadi sesuatu. Tidak ada lagi loyalitas– yang ada adalah ketakutan dan saling curiga. Institusi kepolisian akan hancur dari dalam karena setiap orang akan sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Inilah yang disebut Kant sebagai kontradiksi dalam kehendak. Satu maksim yang jika diuniversalkan akan menghancurkan institusi itu sendiri adalah maksim yang tidak bermoral.
Sambung Nalar: Antara Realisme Machiavelli dan Idealisme Kant
Lalu bagaimana membaca gonjang-ganjing para jenderal polisi ini? Machiavelli memberi makna dari kata realisme: Kita tidak boleh naif. Politik kekuasaan itu memang ada. Pertarungan elit itu memang nyata. Penyadapan adalah alat kekuasaan yang sangat menggoda– dalam pertarungan itu, selalu ada yang akan dikorbankan. Jika kita tidak memahami logika Machiavelli– kita akan selalu menjadi korban dari permainan yang tidak kita pahami– tetapi Kant memberi satu kunci yaitu kompas moral: Kita tidak boleh berhenti pada realisme.
Realisme tanpa moral akan berubah menjadi sinisme. Jika kita hanya berkata “ya memang politik itu begitu”, maka kita telah menyerah pada kejahatan. Kita harus berani berkata– meskipun politik itu kejam– kita tetap harus memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat.
Penulis memberikan catatan kritis sebagai masukan untuk keluar dari jebakan ini: Pertama– jangan Cari Kambing Hitam—melainkan cari Sistemnya. Jika dugaan penyadapan ilegal ini benar– maka yang harus diusut bukan hanya siapa yang menekan tombol sadap, tetapi siapa yang merancang sistemnya, siapa yang memberikan anggaran, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang menikmati hasil sadapannya.
Menghukum satu jenderal atau 4iga jenderal — tanpa membongkar sistem adalah tindakan Machiavellian yang paling klasik: mengorbankan pion untuk menyelamatkan raja. Kant akan menolaknya—Pers harus membongkar sistem, bukan hanya orangnya.
Kedua– proses Hukum yang Kantian– jika empat jenderal yang diduga itu terlibat, dia harus diadili melalui proses hukum yang adil, terbuka, dan dengan hak untuk membela diri– dia tidak boleh diadili melalui trial by media, tidak boleh diadili melalui mutasi diam-diam, tidak boleh diadili melalui pembunuhan karakter di ruang publik. Proses hukum yang adil adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa dia diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat politik.
Ketiga– bangun Etika Politik yang baru. Kepolisian Indonesia harus berani keluar dari logika Machiavelli yang lama– bahwa tujuan menghalalkan cara—dia harus masuk ke logika Kant yang baru– bahwa cara yang bermoral adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan yang bermoral. Seorang jenderal yang hebat bukanlah jenderal yang paling cakap dalam menyadap dan mengorbankan bawahannya. Jenderal yang hebat adalah jenderal yang paling berani untuk melindungi martabat bawahannya dan martabat rakyatnya– bahkan jika itu harus merugikan karirnya.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang dikorbankan” — adalah pertanyaan yang sangat Machiavellian—dia bertanya tentang siapa yang kalah dalam permainan catur– tetapi Kant mengajak untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: “Mengapa harus ada yang dikorbankan?”
Dalam republik yang sehat, tidak ada yang boleh dikorbankan– tidak ada Presiden yang boleh disadap diam-diam. Tidak ada jurnalis yang boleh disadap diam-diam. Tidak ada jenderal yang boleh dikorbankan diam-diam. Sebab republik yang sehat bukanlah papan catur di mana raja mengorbankan pion untuk menang. Republik yang sehat adalah ruang bersama di mana setiap manusia, dari Presiden hingga rakyat biasa, dari jenderal hingga bintara– diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat.
Jika Polri ingin keluar dari gonjang-ganjing ini—Lembaga tersebut harus berani memilih Kant di atas Machiavelli. Dia harus berani berkata– kami tidak akan lagi mengorbankan siapa pun. Kami akan membongkar sistem, kami akan menegakkan hukum, dan kami akan mengembalikan martabat manusia ke tengah-tengah institusi kami. Itulah satu-satunya cara agar Polri tidak lagi menjadi panggung pertarungan para jenderal, tetapi kembali menjadi pelindung rakyat.
*Jurnalis Senior dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
