Oleh: Jufri Alkatiri
Jurnalis Senior, Doktor Ilmu Komunkasi UIN Jakarta, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar (Foto: berita.satu)
Hari Selasa kemarin– tepat tanggal 10 November 2026, Hari Pahlawan— satu pertemuan terjadi yang langsung menjadi pusat perhatian publik– Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang beredar di ruang publik, dalam pertemuan itu — Gibran disebut ingin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden– namun dia sekaligus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Penulis tegaskan dengan jernih– tulisan ini tidak sedang memutus benar atau tidaknya dokumen pendidikan tersebut—masalah itu adalah wilayah pengadilan. Tulisan ini juga tidak sedang memutus apakah pengunduran diri itu sudah sah secara konstitusional atau belum—wilayah hukum tata negara– yang kita bedah di sini adalah fenomena komunikasinya– mengapa seorang Wakil Presiden yang masih menjabat harus sampai pada titik untuk berkata, “Saya mundur, agar saya bisa membuktikan bahwa saya sah”?
Kalimat itu — adalah kalimat yang sangat filosofis– adalah kalimat yang membongkar moralitas kekuasaan sekaligus membongkar komunikasi publik — untuk mengkritisi secara radikal dan sistematis – dua pemikir filsuf yang tidak pernah akur yaitu Friedrich Nietzsche dari Jerman dan Jurgen Habermas juga dari Jerman—penulis gunakan untuk membedah secara rasional, kritis, dan radikal—rencana pengunduran Gibran dari kursi Wakil Presiden RI.
Friedrich Nietzsche– dalam karyanya On the Genealogy of Morals (1887) – buku tentang “Genealogi Moralitas: Sebuah Polemik” dan Beyond Good and Evil (1886)—“Melampaui Kebaikan dan Kejahatan” — mengajukan tesis yang membuat semua orang marah. Moralitas itu tidak turun dari langit. Moralitas itu adalah hasil dari sejarah, hasil dari pertarungan kekuasaan. Nietzsche membedakan dua jenis moralitas. Pertama, Moralitas Tuan atau Herrenmoral. Moralitasnya orang yang kuat, yang berani, yang berkata, “Saya yang menentukan apa yang baik, karena saya yang berkuasa.” Bagi moralitas tuan, yang baik adalah yang kuat, yang berani, yang menang—yang buruk adalah yang lemah– penakut, yang kalah.
Kedua, Moralitas Budak atau Sklavenmoral– Moralitasnya orang yang lemah, yang tidak bisa menang secara langsung, sehingga membalikkan nilai– yang lemah disebut baik, yang kuat disebut jahat. Yang menderita disebut suci, yang menikmati disebut berdosa– yang mengalah disebut mulia, yang menyerang disebut kejam
Polemik dokumen pendidikan Gibran adalah pertarungan antara dua moralitas ini yang paling telanjang di ruang publik Indonesia. Di satu sisi– ada kubu yang menggunakan Moralitas Tuan: “Kami yang berkuasa, kami yang menentukan bahwa dokumen ini sah. Sudah selesai. Tidak perlu diperdebatkan. Kalau kamu masih meragukan, kamu adalah perusak stabilitas.”
Di sisi lain, ada kubu yang menggunakan Moralitas Budak: “Kami adalah rakyat kecil yang dizalimi. Kami yang jujur, kami yang menuntut kebenaran. Kalian yang berkuasa adalah pembohong, kalian adalah penipu yang harus diadili oleh moral. “Nietzsche akan tertawa melihat pertarungan ini,
Dia akan berkata, “ Kalian berdua tidak sedang mencari kebenaran. Kalian sedang mencari kekuasaan dengan menggunakan topeng moralitas”. Kubu yang berkuasa menggunakan topeng moralitas “demi stabilitas, demi persatuan, demi jangan gaduh”. Kubu yang mengkritik menggunakan topeng moralitas “demi kejujuran, demi keadilan, demi rakyat”.
Padahal, keduanya sedang bertarung untuk satu hal yang sama– siapa yang berhak menentukan apa yang disebut “sah” dan apa yang disebut “tidak sah”– dan di tengah pertarungan moralitas inilah, muncul langkah Gibran yang disebut ingin mengundurkan diri untuk membuktikan keabsahan dokumennya di PTUN. Dalam kacamata Nietzsche– langkah ini adalah sebuah Transvaluasi Nilai atau Umwertung aller Werte– pembalikan nilai yang radikal.
Selama ini, dalam moralitas politik Indonesia– mengundurkan diri dianggap sebagai kekalahan. Mundur berarti kalah. Mundur berarti mengakui kesalahan. Mundur berarti moralitas budak: “Saya lemah, saya menyerah.”– tetapi Gibran, jika keterangan itu benar, sedang mencoba membalikkan nilai itu: Mundur bukan untuk menyerah, tetapi untuk menyerang. Mundur bukan untuk mengakui salah, tetapi untuk membuktikan benar. Mundur bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai tanda kekuatan: “Saya berani melepaskan jabatan tertinggi kedua di republik ini, hanya untuk membuktikan bahwa saya benar.”
Nietzsche menyebut ini sebagai tindakan seorang Übermensch– manusia super yang berani menciptakan nilainya sendiri, yang tidak tunduk pada moralitas kawanan atau moralitas budak, herd morality— tetapi Nietzsche juga akan memberikan peringatan yang kejam, Dia akan berkata: Hati-hati, Jangan-jangan pengunduran diri itu sendiri hanyalah topeng moralitas yang baru. Jangan-jangan “saya mundur untuk membuktikan kebenaran” itu adalah cara yang paling canggih untuk menghindari pembuktian yang sesungguhnya– karena ketika seseorang sudah mundur, dia sudah tidak lagi bisa dijatuhkan– dia sudah menjadi martir. Dia sudah menjadi korban– dalam Moralitas Budak, korban selalu dianggap suci. Korban selalu dianggap benar.
Inilah dekonstruksi Nietzsche yang paling tajam– dalam politik, tidak ada tindakan yang murni moral. Setiap tindakan moral adalah tindakan kekuasaan yang memakai topeng moral— termasuk tindakan mengundurkan diri. Pertanyaannya bukan lagi– apakah Gibran bermoral atau tidak? Pertanyaannya adalah– moralitas siapa yang sedang dipakai untuk memenangkan pertarungan ini?
Jika Nietzsche membongkar moralitas—di sisi lain Jurgen Habermas membongkar komunikasi. Habermas, dalam karyanya The Theory of Communicative Action dan Legitimation Crisis (1973), mengajukan tesis yang sangat penting untuk Indonesia hari ini—satu pemerintahan akan mengalami Krisis Legitimasi bukan ketika dia tidak memiliki tentara atau polisi, tetapi ketika dia tidak lagi bisa menjelaskan dirinya secara rasional di Ruang Publik.
Legitimasi, menurut Habermas, tidak lahir dari kekuasaan. Legitimasi lahir dari diskusi. Pemerintah itu sah bukan karena dia kuat, tetapi karena rakyat percaya bahwa keputusan pemerintah itu lahir dari argumen yang bisa dipertanggungjawabkan di Ruang Publik. Ruang Publik itu hanya bisa bekerja jika komunikasi tidak mengalami distorsi. Habermas menyebutnya sebagai Situasi Bicara Ideal atau Ideal Speech Situation– semua orang bebas bicara, semua orang setara, tidak ada paksaan, hanya argumen yang terbaik yang menang. Secara jujur — apakah polemik dokumen pendidikan Gibran ini terjadi dalam Situasi Bicara Ideal? Jawabannya: Tidak– sama sekali tidak.
Komunikasi publik tentang dokumen pendidikan ini sudah mengalami distorsi yang sangat parah. Habermas menyebut distorsi ini sebagai Komunikasi yang Terkolonisasi oleh Sistem. Ada empat bentuk distorsi yang kita saksikan. Pertama, Distorsi oleh kekuasaan. Ketika ada yang bertanya tentang dokumen pendidikan, jawabannya bukan argumen, tetapi ancaman: “Kamu jangan gaduh, kamu jangan memecah belah, kamu buzzer, kamu pembenci.” Pertanyaan yang rasional dijawab dengan label, bukan dengan dokumen.
Kedua, Distorsi oleh uang dan media– Ruang Publik warga sudah dibanjiri oleh buzzer, influencer bayaran, dan media yang berpihak. Argumen yang terbaik tidak lagi menang– yang menang adalah yang paling viral, yang paling banyak dibayar, yang paling keras berteriak. Kebenaran tentang dokumen pendidikan tenggelam dalam lautan hoaks dan counter-hoaks.
Ketiga, Distorsi oleh hukum yang tertutup– ketika rakyat meminta transparansi dokumen, mereka disuruh menunggu proses hukum yang tertutup, yang lama, yang tidak bisa diakses publik. Hukum yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari kebenaran, justru menjadi tempat untuk menunda kebenaran. Keempat, Distorsi oleh bahasa moral– seperti yang dibedah Nietzsche– bahasa kita sudah dipenuhi oleh moralitas: “yang pro-Gibran adalah penjilat”, “yang kontra-Gibran adalah pembenci”. Tidak ada lagi bahasa yang netral untuk berdiskusi tentang dokumen. Semua sudah menjadi perang moral.
Akibat dari distorsi ini, menurut Habermas, adalah Krisis Legitimasi. Krisis Legitimasi terjadi ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa pemerintah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Rakyat tidak lagi percaya pada keterangan resmi. Rakyat tidak lagi percaya pada konferensi pers. Rakyat tidak lagi percaya pada klarifikasi. Setiap klarifikasi justru menimbulkan pertanyaan baru. Setiap penjelasan justru menimbulkan kecurigaan baru.
Di titik inilah– pertemuan 10 November 2026 antara Prabowo dan Gibran menjadi sangat penting– jika pertemuan itu menghasilkan komunikasi yang terbuka, komunikasi yang komunikatif, di mana Presiden dan Wakil Presiden berani berkata secara terbuka di Ruang Publik: “Ini dokumennya, ini prosesnya, ini buktinya, silakan diuji di PTUN secara terbuka”, maka krisis legitimasi itu bisa diselesaikan–tetapi jika pertemuan itu hanya menghasilkan komunikasi yang strategis, komunikasi yang tertutup, di mana yang disampaikan kepada publik hanya potongan-potongan keterangan dari Menteri Sekretaris Negara, tanpa dokumen yang terbuka, tanpa proses yang bisa diawasi publik, maka krisis legitimasi itu akan semakin dalam. Habermas mengatakan, legitimasi tidak bisa diselamatkan dengan pengunduran diri. Legitimasi hanya bisa diselamatkan dengan komunikasi yang tidak terdistorsi.
Dalam kacamata Habermas– langkah ini bisa dibaca dalam dua cara yang berlawanan. Cara pertama, cara yang positif: Mengundurkan diri adalah cara untuk mengembalikan komunikasi ke Ruang Publik yang setara. Selama Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden, dia tidak setara dengan penggugatnya. Pasalnya, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki fasilitas negara, dia memiliki buzzer, dia memiliki aparat. Diskusi tidak akan pernah setara– dengan mengundurkan diri, dia melepaskan kekuasaannya, dia menjadi warga biasa yang setara di depan hukum, dia menjadi subjek yang bisa diuji di PTUN tanpa beban kekuasaan. Ini adalah tindakan Habermasian yang paling murni—mengembalikan Situasi Bicara Ideal dengan cara melepaskan kekuasaan.
Cara kedua — cara yang negative– mengundurkan diri adalah cara untuk lari dari Ruang Publik. PTUN adalah ruang hukum yang tertutup, yang teknis, yang hanya dimengerti oleh pengacara, bukan ruang publik yang terbuka. Jika semua polemik tentang dokumen pendidikan hanya diselesaikan di PTUN, maka rakyat tidak akan pernah tahu kebenarannya.
Rakyat hanya akan tahu putusannya, tanpa tahu argumennya– dan putusan pengadilan, meskipun sah secara hukum, tidak otomatis sah secara legitimasi publik, jika prosesnya tidak transparan. Habermas akan mengingatkan warga– Legalitas bukanlah Legitimasi. Sesuatu bisa sah secara hukum, tetapi tidak sah secara legitimasi publik, jika rakyat tidak pernah diajak berdiskusi tentangnya.
Maka– jika Gibran benar-benar ingin membuktikan keabsahan dokumennya, dia tidak cukup hanya membuktikannya di PTUN– dia harus membuktikannya juga di Ruang Publik. Dia harus berani membuka dokumennya, berani berdebat secara terbuka, berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap sebagai serangan.
Presiden Prabowo, dalam pertemuan 10 November itu– sedang menghadapi ujian Habermasian yang sama. Sebagai Leviathan, dia bisa saja menyelesaikan masalah ini dengan cara Hobbesian: “Sudah, jangan gaduh, saya yang putuskan.” Tetapi sebagai Presiden dalam demokrasi deliberatif, dia harus menyelesaikannya dengan cara Habermasian: “Mari kita buka ruang diskusi, mari kita buka dokumennya, mari kita buktikan bersama.”
Sambung Nalar: Dari Moralitas ke Komunikasi
Pada akhirnya– Nietzsche dan Habermas memberikan warga dua pelajaran yang harus disambungkan. Nietzsche mengajari warga untuk tidak terjebak dalam perang moralitas. Jangan mudah percaya bahwa ada pihak yang murni baik dan pihak yang murni jahat dalam polemik ini. Semua pihak sedang menggunakan moralitas sebagai senjata kekuasaan. Tugas warga adalah membongkar topeng moralitas itu dan bertanya: Siapa yang diuntungkan dari moralitas ini?
Habermas mengajari warga untuk tidak terjebak dalam distorsi komunikasi. Jangan mudah percaya pada klarifikasi yang tertutup, pada keterangan yang sepotong-sepotong, pada ancaman yang dibungkus sebagai persatuan. Tugas kita adalah menuntut komunikasi yang tidak terdistorsi: komunikasi yang terbuka, setara, dan rasional.
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar mengajukan tiga jalan untuk keluar dari krisis legitimasi ini. Pertama, Buka Dokumennya di Ruang Publik, Bukan Hanya di PTUN. PTUN penting untuk legalitas, tetapi Ruang Publik penting untuk legitimasi. Jika dokumen itu memang sah, maka tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Keterbukaan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan distorsi komunikasi. Semakin tertutup, semakin banyak hoaks. Semakin terbuka, semakin sedikit ruang untuk fitnah.
Kedua, Hentikan Perang Moralitas. Berhenti menyebut yang kritis sebagai pembenci dan yang mendukung sebagai penjilat. Kritik terhadap dokumen pendidikan bukanlah kebencian–adalah bagian dari Demokrasi Deliberatif. Dukungan terhadap Gibran juga bukan penjilatan– adalah bagian dari hak politik. Selama kita masih berperang dengan bahasa moral, kita tidak akan pernah mencapai Situasi Bicara Ideal.
Ketiga, Jadikan pengunduran diri sebagai awal– bukan akhir– Jika pengunduran diri itu benar terjadi, jangan jadikan dia sebagai akhir dari cerita. Jadikan dia sebagai awal dari pembuktian yang terbuka. Pengunduran diri yang sejati bukanlah pelarian dari tanggung jawab, tetapi pembebasan dari kekuasaan agar kebenaran bisa diuji secara setara– dan setelah kebenaran itu teruji, baik di PTUN maupun di Ruang Publik, barulah rakyat bisa memutuskan apakah mereka masih memberikan legitimasi atau tidak.
Pertemuan 10 November 2026 itu — bukan sekadar pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden– adalah pertemuan antara dua masa depan Indonesia. Masa depan pertama adalah masa depan Nietzschean yang pesimistis: Politik yang hanya menjadi pertarungan moralitas, di mana yang kuat menuduh yang lemah, yang lemah menuduh yang kuat, dan kebenaran tidak pernah ditemukan.
Masa depan kedua adalah masa depan Habermasian yang optimistis– politik yang menjadi ruang diskusi yang rasional, di mana dokumen bisa dibuka, argumen bisa diuji, dan legitimasi bisa dipulihkan melalui komunikasi yang tidak terdistorsi. Pilihan itu ada di tangan Prabowo dan Gibran–dan juga di tangan warga sebagai rakyat yang menonton pertemuan itu dari luar Hambalang, dari luar Istana, dari warung kopi. Sebab– seperti kata Nietzsche: “Kamu harus menjadi chaos, untuk melahirkan bintang yang menari.”– dan seperti kata Habermas– “Bintang itu hanya bisa lahir jika warga berani berbicara tanpa distorsi.”
*Jurnalis Senior, Doktor Ilmu Komunkasi UIN Jakarta, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
