Oleh: Toto Izul Fatah*
Meninggalnya empat peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam rangkaian program KDMP dan KNMP bukan lagi sekadar kabar duka. Ini sudah menjadi sinyal keras yang tidak boleh menganggap empat nyawa peserta itu hanya sebagai angka. Ini harus menjadi lonceng peringatan bagi pemerintah bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam desain, pendekatan, dan pelaksanaan program tersebut.
Awalnya dua orang meninggal. Lalu bertambah menjadi tiga. Terakhir, menjadi empat orang. Nama-nama seperti Muhammad Rifqi Renaldi Gunawan, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq kini bukan sekadar daftar korban. Mereka adalah anak bangsa– mereka punya keluarga. Mereka punya masa depan. Mereka datang bukan untuk berperang, tetapi untuk ikut menggerakkan pembangunan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih– karena itu, pemerintah tidak boleh menganggap kasus ini enteng. Jangan pernah bicara kuantitas jika yang sedang dibicarakan adalah nyawa manusia. Satu nyawa saja terlalu mahal untuk dikorbankan, apalagi empat.
Dalam urusan nyawa, logika statistik tidak boleh mengalahkan logika kemanusiaan. Tidak boleh ada kalimat pembelaan yang seolah-olah mengatakan jumlah korban masih kecil dibanding jumlah peserta. Sebagai program, KDMP dan KNMP mungkin baik. Niat besarnya juga bisa dipahami– tetapi niat baik tidak otomatis berhasil baik jika dijalankan dengan metode yang salah.
Di sinilah kritik harus disampaikan. Mengapa calon pengelola koperasi dan kampung nelayan harus mengikuti latihan dasar kemiliteran yang begitu kental aroma militernya? Mereka bukan sedang disiapkan untuk medan tempur. Mereka bukan calon kombatan. Mereka bukan pasukan yang akan dikirim ke garis depan perang. Mereka adalah calon pengelola bisnis sosial, penggerak koperasi, pendamping ekonomi desa, dan pelayan masyarakat– yang mereka butuhkan terutama adalah kemampuan manajemen, literasi keuangan, tata kelola koperasi, etika pelayanan publik, integritas, kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik sosial, pemahaman rantai pasok, digitalisasi usaha, serta kejujuran.
Disiplin memang penting. Mental tangguh juga penting–tetapi disiplin tidak harus selalu diterjemahkan dalam bentuk latihan fisik yang keras, kaku, dan beraroma militeristik. Disiplin dalam dunia koperasi bukan disiplin baris-berbaris semata. Disiplin koperasi adalah disiplin mencatat uang rakyat secara benar. Disiplin tidak memanipulasi laporan. Disiplin menjaga amanah. Disiplin hadir tepat waktu. Dan disiplin menghindari korupsi kecil maupun besar.
Mental tangguh untuk calon pengelola koperasi bukan hanya kuat berlari di bawah panas matahari. Mental tangguh adalah berani jujur ketika ada tekanan. Berani menolak setoran ilegal. Berani melawan praktik mark-up dan seterusnya– karena itu, pendekatan pelatihan SPPI harus dievaluasi total. Bukan sekadar diperbaiki sedikit di sana-sini. Bukan sekadar mengganti jadwal, menambah tenaga medis, atau memperketat pemeriksaan Kesehatan– yang harus dievaluasi adalah filosofi pelatihannya. Apa sebenarnya tujuan program ini? Mencetak pengelola koperasi atau mencetak manusia dengan gaya keprajuritan?
Pemerintah memang sudah menyebut evaluasi akan dilakukan terhadap prosedur pelatihan yang dijalani calon pengelola KDMP dan KNMP–tetapi, evaluasi tidak boleh berhenti pada bahasa normatif. Evaluasi harus nyata, transparan, terbuka, dan berani menyentuh akar masalah. Jika benar ada peserta meninggal karena heat stroke, henti jantung, sesak napas, atau gangguan kesehatan lain saat menjalani pendidikan, maka pertanyaan publik yang wajar, misalnya, apakah asesmen kesehatan awal sudah cukup ketat?
Apakah beban latihan sesuai kondisi peserta sipil? Apakah pelatih memahami batas kemampuan peserta? Apakah ada tekanan psikologis yang membuat peserta memaksakan diri meski tubuhnya tidak berdaya? Sejumlah pemberitaan menyebut penyebab yang berbeda-beda, mulai dari heat stroke, cardiac arrest, hingga gangguan kesehatan lain yang muncul selama pendidikan. Semua pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan defensif. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa peserta sudah melalui seleksi kesehatan. Sebab faktanya, empat orang tetap meninggal.
Dalam manajemen risiko, korban berulang adalah tanda bahwa sistem pengaman tidak bekerja optimal. Kalau kecelakaan terjadi sekali, mungkin bisa disebut insiden– tetapi jika korban terus bertambah, itu sudah menjadi pola– dan jika sudah menjadi pola, maka negara wajib berhenti sejenak, memeriksa, lalu mengoreksi total. Jangan sampai pemerintah menunggu korban kelima, keenam dan seterusnya– karena itu, negara tidak boleh bermain-main dengan nyawa rakyatnya sendiri. Penanggung jawab program ini harus berkaca. Jangan hanya sibuk menjelaskan bahwa program ini penting.
Jangan hanya sibuk membela bahwa pelatihan ini bagian dari pembentukan karakter. Karakter memang penting–tetapi karakter tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keselamatan. Untuk itulah, pemerintah perlu berani mengambil langkah tegas. Pertama, hentikan sementara semua bentuk pelatihan fisik berisiko tinggi sampai audit keselamatan selesai dilakukan.
Kedua, bentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur pemerintah, tenaga medis, ahli keselamatan pelatihan, psikolog, ahli pendidikan, dan perwakilan keluarga korban. Ketiga, buka hasil investigasi kepada publik agar tidak muncul kesan ada yang ditutup-tutupi. Keempat, ubah kurikulum pelatihan SPPI dari pendekatan militeristik menjadi pendekatan manajerial, sosial, kewirausahaan, koperasi, dan pelayanan masyarakat.
Kelima, pastikan keluarga korban mendapat perhatian negara secara layak– bukan hanya santunan formal, tetapi juga penghormatan moral, karena mereka meninggal dalam program negara. Empat nyawa telah pergi. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan evaluasi total. Jangan tunggu korban berikutnya. Jangan tunggu air mata berikutnya. Jangan tunggu publik marah lebih besar. Sebab dalam program pembangunan, manusia bukan alat. Manusia adalah tujuan.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
