Oleh: Ahmadie Thaha*
Jurnalis Senior dan Kolumnis (Foto: Ahmadie Thaha)
Gibran akhirnya terjungkal. Istilah yang dipilihnya: berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri– namun, saya menemukan dua hal menarik setelah membaca surat yang ditandatanganinya dan melihat video pernyataan berhentinya. Pertama, Gibran ternyata tidak menggunakan kata “mengundurkan diri”. Dia memilih kata “berhenti”.
Seluruh judul berita dan analisa yang menyebut “Gibran mundur” tampaknya kurang memperhatikan fakta ini. Kedua, Gibran ternyata mengaku berhenti bukan karena alasan ijazah– dia membela diri punya ijazah lengkap, yang diakui sudah diserahkannya ke pengadilan.
Mari kita baca suratnya, yang berbunyi persis begini: “Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Kata itu mengingatkan kita ke Pak Harto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pilihan kata “berhenti” menandai berakhirnya kekuasaan seseorang melalui pernyataan dirinya sendiri. Gibran bahkan menempatkan surat itu dalam kerangka konstitusional mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Dia meminta MPR menindaklanjuti pernyataannya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 soal kekosongan jabatan yang ditinggalkannya–tetapi, perhatian saya justru tertuju pada kalimat berikutnya. Gibran menulis: “Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.”
Perhatikan kata “demi”. Kata itu memperkenalkan alasan atau tujuan yang hendak dicapai melalui keputusannya. Gibran menyatakan dirinya berhenti demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan. Pertanyaannya sederhana: apa yang sedang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga Gibran merasa perlu berhenti? Mengapa kepentingan bangsa dan negara mengharuskannya meninggalkan jabatan yang baru dijalaninya sekitar dua tahun?
Surat itu tidak menjelaskan secara konkret. Gibran hanya menyampaikan alasan yang terdengar luhur dan patriotis. Dia seolah ingin meninggalkan kesan bahwa dirinya rela mengorbankan jabatan pribadi demi kepentingan yang lebih besar– namun, publik tentu tidak membaca surat itu dalam ruang hampa. Kita mengetahui rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pemerintah kemudian menerbitkan SK Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut Suket tersebut. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan MA dan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku. Inilah konteks yang tidak mungkin kita abaikan. Suket tersebut menjadi dasar administratif yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.
Kini, pengadilan telah menyatakan dokumen itu tidak sah dan batal. Pemerintah pun mencabutnya– dengan demikian, persoalannya jauh lebih besar dari sekadar selembar dokumen. Pembatalan itu mengguncang dasar administratif yang dahulu menopang pemenuhan persyaratan pencalonannya.
Lalu, ketika Gibran menjelaskan pengunduran dirinya dalam keterangan video (Kamis 12/11/2026), dia justru mengatakan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah. Dia mengulang penegasan itu, “Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.”
Di sinilah permainan kata-kata itu terlihat. Gibran berbicara tentang ijazah, sementara persoalan yang diputus MA menyangkut Suket penyetaraan pendidikan. Dia memindahkan perhatian publik dari persoalan keabsahan dokumen penyetaraan kepada keberadaan dokumen pendidikan berupa ijazah. Padahal, kedua hal itu memiliki persoalan hukum yang berbeda.
Penyerahan dokumen, kalau betul itu sudah dilakukannya, hanya menjelaskan bahwa dokumen sudah disampaikan kepada pengadilan. Hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan perkara Suket. Apalagi, pengadilan sudah menjatuhkan putusan. Pemerintah juga sudah mencabut Suket yang menjadi objek persoalan. Jadi, mengapa dia masih menggunakan keberadaan dokumen pendidikan sebagai jawaban atas persoalan yang sudah mempunyai konsekuensi hukum?
Saya melihat Gibran sedang mencoba berbohong kepada publik dengan membalik kenyataan melalui permainan kata-kata. Dia ingin publik percaya bahwa pengunduran dirinya berdiri sendiri, terpisah dari persoalan Suket yang membelitnya. Ini pembohongan publik yang serius.
Bahkan, dampaknya jauh lebih jahat dari sekadar ketidakjujuran seorang pejabat mengenai alasan pribadinya. Saya sebut itu lebih jahat, sebab ia merusak sendi-sendi demokrasi: kejujuran pejabat publik, keterbukaan informasi, dan hak rakyat untuk mengetahui kenyataan.
Demokrasi membutuhkan pejabat yang berani menjelaskan fakta, termasuk fakta yang merugikan dirinya sendiri. Ketika seorang pejabat justru memelintir fakta demi menyelamatkan citra, ia sedang menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokrasi. Politik lalu berubah menjadi panggung sulap. Pejabat memainkan kata-kata, kenyataan menghilang dari pandangan, dan rakyat diminta percaya kepada pertunjukan.
Saya tidak sedang menyatakan bahwa pembatalan Suket otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Konsekuensi konstitusionalnya harus dibahas melalui ketentuan hukum yang tepat. Persoalan keabsahan dokumen, persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan– namun, satu hal tetap terang: publik berhak mempertanyakan hubungan antara pembatalan Suket dan keputusan Gibran berhenti dari jabatan.
Pengunduran diri tidak menghapus pertanyaan mengenai proses pencalonannya. Bahkan, keputusan itu justru membuat pertanyaan tersebut semakin relevan. Gibran boleh menyebut keputusannya sebagai pengorbanan demi bangsa dan negara. Dia boleh memilih kata berhenti, alih-alih mengundurkan diri. Dia juga boleh menyatakan bahwa persoalan ijazah tidak berkaitan dengan keputusannya–tetapi, dia tidak berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan publik.
Sebab, rakyat memiliki ingatan. Rakyat membaca putusan pengadilan, mengikuti pencabutan Suket, lalu menyaksikan Gibran berhenti. Rangkaian peristiwa itu berbicara jauh lebih keras daripada kalimat pembelaan yangd ia susun.
Jabatan wakil presiden akhirnya dia tinggalkan–tetapi, pertanggungjawaban politik dan pertanyaan tentang keabsahan proses pencalonannya tetap tinggal, menunggu keadilan. Berhenti boleh. Mengorbankan jabatan demi kepentingan negara boleh–tetapi, jangan mengorbankan kejujuran demi menyelamatkan diri sendiri.
*Jurnalis Senior dan Kolumnis
Editor: Jufri Alkatiri
