Sekolah Rakyat  Bukan Sebagai Ghetto tetapi Menebus Janji Keadilan

Sekolah Rakyat: Bukan Menggantikan, Tetapi Menebus Janji Keadilan (Foto: banyuwangikab.go.id)

Oleh: Jufri Alkatiri*

Jurnalis Senior, Filsuf, Ketua  Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar

Pemerintah Indonesia menyiapkan peluncuran Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2026/2027. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berada di bawah Kementerian Sosial. Tujuannya jelas dan mulia– pendidikan gratis untuk anak miskin dan miskin ekstrem– bukan sebagai Ghetto (terisolasi)  melainkan untuk menebus janji keadilan.

Siswanya akan diasramakan dalam boarding school secara gratis. Lokasinya direncanakan di NTT, Kalimantan, Papua, dan daerah terpencil di Pulau Jawa. Kurikulumnya berbeda dengan sekolah biasa. Guru-gurunya melibatkan relawan. Fasilitasnya gratis. Sejak awal, pemerintah menegaskan– Sekolah Rakyat tidak untuk menggusur sekolah umum–  hadir untuk melengkapi sistem pendidikan yang ada.

Pernyataan itu penting– tetapi  masyarakat tidak boleh berhenti di niat baik—dan  harus bertanya lebih jauh, dengan kacamata filsafat kritis– apakah Sekolah Rakyat ini benar-benar akan menjadi jalan keadilan, atau hanya menjadi jalur khusus bagi si miskin yang tetap terpisah dari si kaya?

Filsuf asal Amerika Serikat Nancy Fraser dan Henry Giroux juga dari Amerika Serikat – menawarkan masyarakat untuk lebih kritis dan rasional dalam melihat Sekolah Rakyat. Nancy Fraser, filsuf teori kritis mengajarkan masyarakat   keadilan sosial memiliki tiga dimensi yang tidak boleh dipisahkan– redistribusi, pengakuan, dan representasi.

Redistribusi adalah soal pembagian sumber daya. Pengakuan adalah soal penghargaan terhadap martabat dan identitas. Representasi adalah soal siapa yang boleh ikut menentukan aturan main. Sekolah Rakyat– jika dilihat dari dimensi redistribusi, adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Negara akhirnya hadir dengan sumber daya nyata– asrama gratis, makan gratis, pendidikan gratis, untuk anak-anak yang selama ini paling tertinggal. Bagi anak miskin ekstrem di NTT, di pedalaman Kalimantan, di Papua, atau di kantong-kantong miskin di Pulaua Jawa– ini bukan sekadar program– ini adalah pintu yang selama ini tertutup.

Selama ini– anak miskin sering kalah sebelum bertanding– mereka kalah karena tidak punya biaya transportasi, kalah karena harus membantu orang tua bekerja, kalah karena tidak punya buku, kalah karena lapar di kelas. Sekolah Rakyat mencoba memotong rantai kemiskinan itu dengan cara yang paling langsung: negara mengambil alih beban biaya– tetapi Fraser mengingatkan warga — redistribusi tanpa pengakuan adalah keadilan yang pincang.

Jika Sekolah Rakyat hanya dipahami sebagai sekolah untuk si miskin– maka ada risiko besar akan diberi stigma sebagai sekolah kelas dua. Sekolah untuk orang yang tidak mampu masuk sekolah normal. Sekolah belas kasihan– jika stigma itu muncul, maka anak-anak itu memang mendapatkan gedung dan asrama, tetapi kehilangan martabat.

Keadilan pengakuan menuntut agar anak Sekolah Rakyat tidak dipandang sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek yang bermartabat, yang memiliki pengetahuan, budaya, dan masa depan yang sama berharganya dengan anak mana pun. Di sini tantangannya nyata.

Kurikulum yang berbeda jangan sampai berarti kurikulum yang lebih rendah. Guru relawan jangan sampai berarti guru seadanya. Asrama gratis jangan sampai berarti fasilitas seadanya. Jika standar Sekolah Rakyat lebih rendah dari sekolah umum– maka negara sedang melakukan redistribusi yang justru melanggengkan ketimpangan.

Fraser juga bicara soal representasi– siapa yang menentukan kurikulum Sekolah Rakyat? Apakah anak-anak Papua, NTT, dan Kalimantan dilibatkan? Apakah orang tua mereka diajak bicara? Apakah budaya lokal mereka diakui sebagai sumber belajar,– atau justru dianggap sebagai hambatan yang harus dihapus agar anak-anak itu menjadi seragam?

Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi proyek dari Jakarta untuk daerah, tanpa suara daerah– harus menjadi ruang di mana anak miskin tidak hanya menerima, tetapi juga bersuara. Mereka harus menjadi partisipan dalam menentukan apa pendidikan yang mereka butuhkan. Jika tiga dimensi Fraser ini terpenuhi– maka Sekolah Rakyat bukan sekadar program bantuan–  menjadi instrumen keadilan sosial yang radikal.

Sementara dari sisi lain, Henry Giroux– filsuf pendidikan kritis dari Amerika Serikat ini –memberikan peringatan kedua yang tidak kalah tajam. Bagi Giroux — pendidikan tidak pernah netral. Sekolah selalu menjadi arena pertarungan ideologi– bisa menjadi alat untuk membebaskan, tetapi juga bisa menjadi alat untuk menjinakkan.

Giroux mengkritik keras model pendidikan yang mengubah sekolah menjadi pabrik– murid dianggap bahan mentah, guru dianggap operator, dan lulusan diukur hanya dari seberapa patuh dan seberapa siap kerja. Dalam model seperti itu, pendidikan kehilangan jiwa kritisnya.

Sekolah Rakyat berada di persimpangan ini– bisa menjadi dua hal yang berlawanan. Pertama— bisa menjadi sekolah pembebasan. Sekolah di mana anak miskin tidak hanya diajari membaca dan berhitung, tetapi diajari untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan mengapa mereka miskin, mengapa daerah mereka tertinggal, mengapa tanah mereka kaya tetapi mereka tetap miskin. Sekolah di mana guru bukan sekadar pengajar, tetapi intelektual publik yang menemani murid untuk memahami dunia dan mengubahnya.

Kedua– bisa menjadi sekolah penjinakan. Sekolah di mana anak miskin hanya diajari untuk menerima nasib, untuk disiplin, untuk patuh, untuk siap menjadi tenaga kerja murah. Sekolah yang membuat mereka bersyukur karena sudah dibantu, sehingga tidak berani bertanya lebih jauh tentang ketidakadilan struktural. Giroux menyebut guru sebagai transformative intellectuals atau intelektual transformative– guru bukan sekadar penyampai kurikulum. Guru adalah agen perubahan– karena itu, soal guru relawan di Sekolah Rakyat harus dipikirkan dengan sangat serius.

Relawan yang datang dengan semangat saja tidak cukup– mereka harus memiliki pedagogi kritis. Mereka harus memahami konteks kemiskinan, memahami budaya lokal, memahami trauma anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrem. Jika tidak, relawan yang baik hati bisa justru tanpa sadar merendahkan muridnya, karena menganggap murid-murid itu kosong dan harus diisi.

Kurikulum Merdeka yang disebut sebagai dasar Sekolah Rakyat harus dimaknai secara Giroux– merdeka bukan sekadar bebas memilih mata pelajaran. Merdeka adalah bebas untuk berpikir, bebas untuk mengkritik, bebas untuk membayangkan masa depan yang berbeda dari masa lalu orang tuanya. Anak dari NTT harus boleh bermimpi menjadi ilmuwan tanpa harus malu dengan bahasa ibunya. Anak dari Papua harus boleh bangga dengan budayanya sambil menguasai sains. Anak dari kampung terpencil di Jawa harus boleh mengkritik kemiskinan tanpa dianggap tidak bersyukur. Itulah pendidikan kritis.

Jika Pemerintah benar mengatakan bahwa Sekolah Rakyat melengkapi, bukan menggusur sekolah umum– tetapi kalimat itu harus diuji di lapangan. Melengkapi berarti Sekolah Rakyat harus memiliki kualitas yang setara– bahkan lebih baik, karena melayani anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Sekolah Rakyat — tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk membiarkan sekolah umum di daerah miskin tetap rusak– tidak boleh menjadi alasan untuk mengatakan, sudah ada Sekolah Rakyat, jadi sekolah umum tidak perlu diperbaiki.

Justru sebaliknya– keberadaan Sekolah Rakyat harus menjadi cermin yang memaksa masyarakat secara kritis bertanya– mengapa sekolah umum belum bisa melayani anak miskin ekstrem? Mengapa masih ada anak yang harus diasramakan agar bisa bersekolah? Jawaban atas pertanyaan itu harus mendorong perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Ada satu risiko lain yang harus diwaspadai—segregasi (pemisahan suatu kelompok atau individu dari kelompok lainnya) — jika anak kaya bersekolah di sekolah swasta elit, anak menengah di sekolah umum, dan anak miskin di Sekolah Rakyat– maka masyarakat sedang membangun sistem pendidikan yang terpisah berdasarkan kelas sosial– secara fisik terpisah, secara sosial terpisah.

Fraser dan Giroux sama-sama menolak segregasi seperti itu. Pasalnya– bagi Fraser, itu adalah kegagalan pengakuan. Sementara bagi Giroux– itu adalah kegagalan pembebasan. Sekolah yang terpisah berdasarkan kekayaan akan melanggengkan prasangka kelas– karena itu, Sekolah Rakyat harus dirancang sebagai jembatan, bukan sebagai ghetto (bagian atau wilayah di dalam suatu kota yang dihuni oleh kelompok minoritas tertentu secara terpisah). Lulusannya harus bisa melanjutkan ke universitas terbaik, ke dunia kerja yang layak, dan kembali ke daerahnya sebagai pemimpin. Jaringannya dengan sekolah umum, perguruan tinggi, dan dunia industri harus dibuka lebar.

Boarding school gratis adalah kekuatan– anak-anak dari daerah terpencil yang diasramakan akan mendapatkan lingkungan belajar yang stabil, gizi yang cukup, dan teman sebaya yang saling mendukung. Tetapi asrama juga harus menjadi rumah kedua yang hangat, bukan barak yang dingin. Ia harus menghormati keluarga. Anak-anak itu tidak boleh dicabut dari keluarganya dan dari budayanya demi pendidikan.

Sekolah Rakyat adalah janji besar– janji bahwa negara tidak akan membiarkan anak lahir miskin berarti mati miskin. Janji bahwa pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Fraser mengajarkan masyarakat  untuk menguji janji itu dengan tiga pertanyaan– apakah membagi sumber daya dengan adil? Apakah mengakui martabat anak miskin? Apakah memberi mereka suara?

Giroux mengajarkan untuk menguji dengan satu pertanyaan yang lebih radikal– apakah sekolah ini membebaskan atau menjinakkan? Jika Sekolah Rakyat mampu menjawab dengan jujur, maka program ini akan menjadi tonggak sejarah pendidikan Indonesia– akan membuktikan bahwa negara bisa hadir bukan sebagai pemberi belas kasihan, tetapi sebagai penegak keadilan.

Jikahanya menjadi proyek mercusuar yang megah di awal lalu layu di tengah jalan, jika gurunya berganti-ganti, kurikulumnya tidak jelas, dan lulusannya tetap terstigma, maka akan menjadi luka baru bagi anak-anak miskin yang sudah terlalu sering dikecewakan.

Masyarakat Indonesia berharap Sekolah Rakyat berhasil– bukan karena program presiden, tetapi karena menyangkut masa depan anak-anak yang paling rentan di republik ini– tidak membutuhkan sekolah yang kasihan kepada mereka. Mereka membutuhkan sekolah yang percaya kepada mereka– dan kepercayaan itu, seperti kata Fraser dan Giroux–  adalah awal dari segala keadilan.

*Jurnalis Senior, Filsuf, Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar

Editor: Ries Mariana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner Website