Oleh: Jufri Alkatiri
Jurnalis Senior dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar (Foto: Sabili.id)
Apakah Kepolisian Republik Indonesia sedang mengalami krisis kelembagaan yang serius dalam beberapa tahun terakhir? Pertanyaan ini bukan lagi pertanyaan bisik-bisik di warung Kopi Atjeh—tetapi menjadi pertanyaan terbuka di ruang publik seiring dengan menguatnya dugaan tentang praktik penyadapan ilegal tanpa prosedur, atau illegal tapping, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, jurnalis media, ormas, pengusaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Sekali lagi kita tegaskan dengan jernih– ini masih berstatus dugaan yang beredar di ruang publik. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan siapa pelakunya, bagaimana cara kerjanya, dan siapa yang memerintahkannya. Prinsip praduga tidak bersalah berlaku untuk institusi maupun individu— tetapi justru karena berupa dugaan yang begitu besar, dia tidak bisa dibaca sebagai sekadar kasus pelanggaran prosedur oleh oknum.
Harus dibaca sebagai gejala– Apakah Reformasi Polri yang sudah berjalan lebih dari dua dekade ini sedang menghadapi ujian beratnya yang paling menentukan? Untuk membedah krisis kelembagaan ini, penulis menggunakan pisau analisis filsuf Perancis abad ke-20 yang paling tajam membedah negara– Louis Althusser.
Louis Althusser – Negara Tidak Pernah Netral
Louis Althusser– dalam esainya yang legendaris Ideology and Ideological State Apparatuses (1970), mengajukan salah satu ebuah tesis yang hingga hari ini masih mengguncang ilmu politik– negara itu tidak pernah netral. Negara itu selalu memiliki dua jenis aparatus untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertama, Repressive State Apparatuses atau Aparatus Represif Negara. Ini adalah aparatus yang bekerja dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan– tentara, polisi, penjara, pengadilan. Fungsinya jelas– memukul, menangkap, menahan, dan menghukum.
Kedua, Ideological State Apparatuses atau Aparatus Ideologis Negara– ini adalah aparatus (alat) yang bekerja dengan ideologi, bukan dengan kekerasan fisik– sekolah, agama, keluarga, media, partai politik, dan juga– kepolisian dalam fungsi humas dan citranya. Fungsinya lebih halus– membuat warga percaya bahwa kekerasan itu wajar, bahwa negara itu baik, bahwa kita harus patuh.
Althusser mengingatkan kita– kedua aparatus ini tidak pernah terpisah. Polisi itu sekaligus represif dan ideologis. Ketika seorang polisi menangkap pencuri, dia sedang represif. Ketika seorang polisi tampil di televisi dengan senyum ramah dan berkata “Polri Presisi, Melindungi, Mengayomi”– sedang ideologis. Polisi sedang membangun ideologi bahwa polisi adalah pelindung.
Krisis kelembagaan terjadi ketika kedua aparatus ini bertabrakan. Ketika di satu sisi Polri membangun citra ideologis sebagai pelindung yang Presisi, tetapi di sisi lain muncul dugaan di ruang publik bahwa Polri diduga melakukan penyadapan ilegal, maka terjadi retakan ideologis yang sangat besar. Rakyat mulai bertanya– yang mana yang asli? Yang ramah di televisi, atau yang diduga menyadap diam-diam?
Inilah yang disebut Althusser sebagai krisis hegemoni. Krisis bukan ketika polisi tidak bisa menangkap penjahat. Krisis adalah ketika polisi tidak lagi dipercaya sebagai pelindung– dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan iklan. Kepercayaan itu runtuh dalam satu malam ketika dugaan penyadapan itu beredar.
Konsep Althusser yang paling terkenal dan paling menakutkan adalah Interpelasi atau Interpellation. Althusser memberikan contoh yang sangat sederhana: Seorang polisi berteriak di jalan, “Hei, kamu, berhenti!” Dan orang yang dipanggil itu menoleh. Dalam momen dia menoleh, dia telah mengakui dirinya sebagai subjek yang dipanggil oleh negara. Dia telah menjadi subjek. Bayangkan apa yang terjadi dalam era penyadapan digital. Negara tidak lagi perlu berteriak “Hei, kamu, berhenti!” di jalan. Negara cukup menyadap teleponmu. Negara cukup mengarsipkan percakapanmu. Negara cukup membuatmu merasa bahwa kamu selalu dipanggil, selalu diawasi, selalu menjadi tersangka potensial. Inilah bentuk interpelasi yang paling sempurna di abad ke-21– Interpelasi tanpa teriakan. Interpelasi melalui penyadapan.
Jika seorang Presiden, seorang jurnalis, seorang aktivis, diduga disadap, maka mereka sedang diinterpelasi oleh negara sebagai subjek yang dicurigai. Mereka tidak perlu dipanggil ke kantor polisi. Mereka sudah dipanggil melalui rasa takut bahwa percakapannya direkam.
Althusser secara jeli mengatakan, inilah cara negara moderen bekerja– dia tidak lagi membutuhkan penjara yang besar untuk mengontrol rakyat. Dia hanya membutuhkan rasa bahwa setiap orang bisa disadap kapan saja. Rasa itu sudah cukup untuk membuat setiap orang menyensor dirinya sendiri. Setiap orang akan berpikir dua kali sebelum bicara di telepon. Setiap jurnalis akan berpikir dua kali sebelum menghubungi narasumbernya. Setiap aktivis akan berpikir dua kali sebelum mengkritik pemerintah.
Ini bukan lagi penegakan hukum–ini adalah pembentukan subjek yang patuh melalui ketakutan akan pengawasan. Dalam konteks Reformasi Polri– ini adalah ujian yang paling berat. Reformasi Polri pada tahun 1999 memisahkan Polri dari ABRI dengan satu cita-cita besar: Polri harus berubah dari aparatus represif militer menjadi polisi sipil yang melayani rakyat. Polri harus berhenti menjadi alat kekuasaan dan mulai menjadi pelayan masyarakat– tetapi jika dugaan penyadapan ilegal ini benar– maka Reformasi Polri sedang berbalik arah. Polri diduga kembali menjadi Aparatus Represif Negara dalam bentuk yang paling canggih– bukan dengan senapan, tetapi dengan alat sadap. Bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kekerasan informasional.
Althusser tidak percaya pada teori “oknum“– bagi Althusser– jika satu pelanggaran terjadi berulang kali dalam sebuah institusi, maka itu bukan masalah oknum. Itu masalah struktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri memang menghadapi rentetan ujian: kasus Sambo, kasus narkoba yang melibatkan petinggi, kasus pemerasan, kasus kekerasan, dan kini dugaan penyadapan ilegal. Jika kita menggunakan kacamata Althusser– kita tidak boleh melihatnya sebagai deretan kasus yang terpisah. Kita harus melihatnya sebagai gejala dari sebuah struktur yang sama– struktur di mana Aparatus Represif Negara merasa dirinya berada di atas hukum, karena dia adalah hukum itu sendiri.
Althusser menyebutnya sebagai reproduksi atau reproduction– setiap aparatus negara selalu berusaha untuk mereproduksi dirinya sendiri. Polri, seperti aparatus lainnya, berusaha untuk mereproduksi kekuasaannya, mereproduksi anggarannya, mereproduksi jaringannya, mereproduksi legitimasinya– dan untuk mereproduksi kekuasaan itu, dia membutuhkan informasi. Penyadapan adalah cara paling efektif untuk mereproduksi kekuasaan.
Siapa yang menguasai informasi– dialah yang bisa mereproduksi kekuasaannya. Siapa yang tahu rahasia Presiden, rahasia menteri, rahasia jurnalis, dialah yang tidak bisa disentuh. Informasi adalah cara aparatus untuk bertahan hidup. Maka pertanyaan “Apakah krisis kelembagaan ini serius?” dalam kacamata Althusser jawabannya adalah: Ya, sangat serius– karena krisis ini bukan krisis satu orang. Krisis ini adalah krisis reproduksi. Institusi yang seharusnya mereproduksi keadilan, justru diduga mereproduksi kekuasaan untuk dirinya.
Reformasi Polri Harus Membongkar Aparatus
Lalu apa jalan keluarnya menurut Althusser? Althusser adalah seorang yang pesimis, tetapi dia memberikan tiga jalan yang sangat jelas. Pertama, Jangan Terjebak dalam Ideologi “Oknum”. Selama kita terus berkata “ini hanya ulah oknum”, maka struktur Aparatus Represif itu tidak akan pernah berubah. Kita akan terus mengganti orang, tetapi sistem yang memungkinkan penyadapan ilegal itu tetap hidup.
Reformasi Polri harus berani mengatakan, ini bukan masalah oknum, ini masalah apparatus (alat)– yang harus dibongkar adalah sistem pengawasan internal, sistem anggaran intelijen, sistem pengadaan alat sadap, dan sistem yang memungkinkan satu institusi bisa menyadap siapa saja tanpa kontrol pengadilan yang ketat.
Kedua, Pisahkan Aparatus Represif dari Aparatus Ideologis. Polri tidak boleh lagi menjadi institusi yang sekaligus memukul dan membangun citra. Selama Polri masih sibuk membangun citra “Presisi” di media, sementara di sisi lain diduga melakukan penyadapan– maka rakyat akan semakin tidak percaya. Polri harus berani membuka dirinya untuk diawasi oleh aparatus ideologis yang independent– media yang bebas, Kompolnas yang kuat, DPR yang kritis, dan masyarakat sipil yang berani. Tanpa pengawasan independen, Aparatus Represif akan selalu merasa dirinya tidak bisa disentuh.
Ketiga, Hentikan Interpelasi melalui Ketakutan– Negara harus berani menjamin bahwa tidak ada warga negara, dari Presiden hingga rakyat biasa, dari jurnalis hingga aktivis, yang hidup dalam ketakutan akan disadap. Jaminan itu tidak cukup dengan pidato. Jaminan itu harus dalam bentuk hukum: undang-undang penyadapan yang ketat, kewajiban untuk memberitahu warga yang pernah disadap setelah masa penyadapan berakhir, dan hukuman berat bagi siapa pun yang menyadap tanpa izin pengadilan.
Hanya dengan cara itu– interpelasi ketakutan bisa diganti dengan interpelasi kewarganegaraan– Negara memanggilmu bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai warga yang merdeka. Pada akhirnya– Louis Althusser mengajak kita untuk melihat kasus dugaan penyadapan ilegal ini bukan sebagai gosip politik, tetapi sebagai cermin dari negara Indonesia. Apakah rakyat ingin Polri menjadi Aparatus Represif Negara yang membuat rakyatnya takut untuk bicara? Atau rakyat ingin Polri menjadi institusi sipil yang membuat rakyatnya merasa aman untuk bicara?
Reformasi Polri yang sejati bukanlah reformasi seragam, bukan reformasi slogan, bukan reformasi pergantian Kapolri. Reformasi Polri yang sejati adalah reformasi apparatus– membongkar struktur yang memungkinkan negara untuk menginterpelasi warganya sebagai tersangka, dan menggantinya dengan struktur yang menginterpelasi warganya sebagai warga yang merdeka.
Jika reformasi itu tidak dilakukan– maka krisis kelembagaan ini akan terus berulang. Hari ini dugaan penyadapan terhadap Presiden, besok dugaan penyadapan terhadap siapa lagi? Setiap kali dugaan itu muncul, kepercayaan rakyat akan semakin terkikis, hingga pada titik di mana tidak ada lagi ideologi yang bisa menyelamatkan institusi itu. Sebab seperti kata Althusser– sebuah aparatus yang kehilangan ideologinya– hanya tinggal kekerasan telanjangnya– dan kekerasan telanjang tanpa legitimasi ideologis adalah awal dari keruntuhan sebuah institusi.
*Jurnalis Senior dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
